Kang Emil Minta Bupati Walikota Melek Digital

“Jadi kepala daerah itu harus melek digital. Jangan hanya anak buahnya, tapi kita semua, dari bupati, wali kota, sampai gubernur, harus sangat aktif,” kata Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, saat Rapat Koordinator Wilayah (Rakorwil) TP2DD dan TPID se-Jabar Tahun 2021 secara virtual di Bandung, Selasa (27/07/2021).Ia menjelaskan, pandemi Covid-19 memaksa semua pihak dari mulai pemerintah, perbankan, sampai masyarakat, mesti beradaptasi dengan teknologi digital. Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar pun terus berupaya mewujudkan visi menjadi Provinsi Digital Terdepan di Indonesia, bahkan level Asia.Dalam pemulihan ekonomi, kata dia, percepatan digitalisasi ekonomi untuk industri besar, menengah dan kecil, termasuk UMKM, dilakukan. Hal itu dikarenakan percepatan digitalisasi ekonomi harus bersifat inklusif.“Percepatan digitalisasi ekonomi juga harus menyasar di desa-desa, agar akses digital mereka bisa dapatkan karena jauh dari kemudahan,” jelasnya.Untuk mewujudkan visi Jabar Provinsi Digital, dirinya sudah memiliki cetak biru. Salah satu inovasi yang digagas Pemda Provinsi Jabar dan sudah diakui di level Asia Pasifik adalah Desa Digital.“Provinsi Jabar itu sudah mempunyai cetak biru yaitu Jabar Digital Province. Salah satunya Desa Digital yang berhasil meraih berbagai penghargaan dalam transformasi digital,” ucapnya.“Saya titip juga agar kabupaten/kota segera memiliki cetak biru. Dengan tujuan utama menyasar masyarakat umum dan juga menciptakan fintech yang bermanfaat. Sifatnya implementatif,” imbuhnya.Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Jawa Barat Herawanto mengatakan, transformasi digital dalam jangka pendek sangat relevan sebagai sebuah solusi di masa pandemi, dan dalam jangka menengah panjang menjadi katalisator percepatan mencapai cita-cita untuk mewujudkan visi Jawa Barat sebagai provinsi digital.Ia mengatakan, langkah awal penguatan kelembagaan dalam mendukung transformasi digital di Jawa Barat telah ditempuh melalui penyelenggaraan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) tanggal 9 April 2021 lalu.“Gerak cepat ini sejalan dengan fungsi TP2DD yang bagi provinsi seperti Jawa Barat adalah wadah tempat Kepala Daerah merumuskan berbagai kebijakan dan strategi implementasinya melalui koordinasi dengan berbagai institusi/ otoritas terkait serta berbagai komponen perekonomian yang tercakup dalam kerjasama pentahelix,” kata Herawanto.Oleh karena itu, kata dia, TP2DD diharapkan dapat mendorong berbagai inisiatif dan inovasi dalam mempercepat dan memperluas terbentuknya ekosistem digital, baik dari pemerintah, industri, UMKM dan masyarakat, dari kabupaten/kota sampai pelosok wilayah dari kawasan industri sampai area publik.“Seperti sekolah, tempat ibadah hingga tempat pariwisata; dari perkantoran hingga perumahan, dari desa sederhana di ujung wilayah hingga mega modern cities; dan seterusnya sehingga ke depan terbentuk kawasan digital yang luas di Jawa Barat sebagai The Future of West Java,” paparnya.Diketahui, dalam jangka pendek, TP2DD berperan sebagai wahana untuk semakin memperkuat komitmen, semangat dan motivasi Pemda dalam mempercepat dan memperluas ekosistem ekonomi keuangan digital, antara lain melalui elektronifikasi transaksi Pemda (ETPD) dan transaksi pembayaran oleh pelaku ekonomi dan masyarakat.Upaya percepatan dan perluasan implementasi ETPD yang dilakukan Pemda dalam beberapa bulan terakhir telah berhasil meraih capaian kinerja yang menggembirakan.“Jumlah Pemda yang termasuk kategori pada tahap digital“di Jawa Barat meningkat signifikan, dari 9 Pemda menjadi 20 Pemda pada posisi triwulan II tahun 2021,” beber Herawanto.Selain itu, berdasarkan hasil survei ETPD yang terakhir dilakukan oleh Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (atau Satgas P2DD) di tingkat pusat, peringkat Provinsi Jawa Barat secara nasional dalam implementasi ETPD juga berhasil merangkak naik dari 9 menjadi 3 besar.Herawanto menambahkan, seluruh jajaran Bank Indonesia di wilayah Jawa Barat menyampaikan apresiasi atas prestasi luar biasa yang dicapai oleh Provinsi Jawa Barat.“Tidak hanya dalam transaksi keuangan, kata Herawanto, adopsi teknologi digital juga telah diterapkan oleh pemerintah daerah di Jawa Barat dalam upaya pengembangan ekonomi dan penguatan ketahanan pangan, termasuk pengendalian inflasi di Jawa Barat yang diwujudkan dalam strategi pengendalian inflasi 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi efektif,” katanya.Implementasi teknologi digital ini antara lain diwujudkan dengan dikembangkannya e-Logistik Jawa Barat, digital farming, Sistem Informasi Lalu Lintas Ternak Terintegrasi (SILAT), e-Fishery, kolaborasi dengan pelaku e-commerce, Petani Milenial, serta Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah (SILINDA).“Untuk provinsi seperti Jawa Barat, digitalisasi dalam program pengendalian inflasi menjadi hal yang harus semakin diwujudkan. Digitalisasi ini perlu dilakukan melalui berbagai inovasi dari sisi produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran maupun pembiayaan dan pembayaran,” imbuhnya.Digitalisasi juga dapat mendorong kualitas dan kuantitas produksi. Lebih lanjut, digitalisasi dapat membantu ketersediaan pasokan, melalui implementasi teknologi dalam produksi sehingga menjembatani pertemuan antara sisi supply dan sisi demand secara lebih efisien.“Jangkauan distribusi barang dan jasa juga akan lebih luas, karena teknologi digital mampu menerobos sekat jarak dan waktu,” cetusnya.“Melalui TP2DD baik di level provinsi maupun kabupaten/ kota di wilayah Jawa Barat, selayaknya berbagai upaya tersebut terus didorong dan dikembangkan, sehingga akan semakin bermunculan program-program inovatif dalam pengendalian inflasi daerah,” pungkasnya. (jabeks/win)

Sumber: