Setengah Periode Dinilai Kurang Bermanfaat, Kursi Ketua Dewan Digoyang

radartasik.com, INDIHIANG — Kurang dari setengah periode menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, kinerja dan kiprah H Aslim SH menuai keluhan. Bahkan, sejumlah elemen masyarakat sampai melayangkan mosi tidak percaya yang diserahkan ke DPC, DPD dan DPP Partai Gerindra selaku partai politisi tersebut bernaung.

Mosi tersebut berisi keluhan terhadap Ketua DPRD tersebut, diterima langsung oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kota Tasikmalaya H Nandang Suryana.Salah satu perwakilan elemen tersebut, Ketua Komunitas Peduli Anak Bangsa (KPAB) Yudi Rusmayadi mengakui kondisi DPRD khususnya ketua dewan saat ini tak terasa manfaatnya. Tidak responsif, kurang agresif, bahkan cenderung eksklusif.”Ya intinya ketua dewan hari ini (Aslim, Red) peranannya sebagai fungsi kontrol kebijakan pemerintah seolah idem-idem saja. Kita belakangan juga mendengar keluhan serupa dari elemen masyarakat lintas organisasi,” ujarnya kepada Radar, Selasa (27/7/2021).Menurut dia, dalam kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berseri ini, seharusnya DPRD selaku wakil rakyat bisa turut merasakan kondisi publik. Meski sebelum kondisi pandemi daerah memburuk pun, beberapa geliat dari DPRD tidak nampak dirasakan publik ketika kondisi daerah tengah mengalami krisis lantaran tidak memiliki kepala daerah definitif.“Beda dengan anggota dewan lainnya yang terbuka, minimal selalu merespons keluh kesah masyarakat. Kita lihat beliau tidak agresif merespons kondisi publik,” keluhnya.Ia pun menyampaikan kekecewaan terhadap DPC Gerindra, yang sejatinya diluar barikade koalisi Budi-Yusuf, dengan formasi 10 kursi di DPRD bisa memaksimalkan para kadernya intens mengawasi kebijakan dan pelaksanaan program Pemkot. Sayangnya, dominasi partai lain justru mewarnai di berbagai keluh kesah masyarakat, baik di media massa, maupun terjun langsung ke tengah persoalan publik.“Dua tahun terakhir kami amati, ketua dewan seperti monoton dan enjoy dengan posisi saat ini. Itu kesimpulan kami, sebab ketika di komisi I, ia terlihat aktif menyoroti setiap pelantikan atau ada perubahan kabinet di eksekutif yang jarang terpelototi masyarakat secara langsung,” analisisnya.Hal serupa disampaikan Aktivis Muslim Tasikmalaya Ustaz Iri Syamsuri. Merespons banyaknya testimoni simpul masyarakat maupun tokoh di Kota Resik terkait kinerja dan peranan ketua dewan, ia turut menanggapi.Ustaz Iri menilai masih memaklumi ketika DPRD yang harus selalu berdasarkan keputusan majelis dalam mengambil suatu sikap atau langkah terhadap eksekutif di kondisi normal.Sayangnya, di kondisi saat ini dimana masyarakat diterpa keadaan serba sulit, Aslim secara personal pun seolah enggan menyuarakan aspirasi masyarakat. “Oke ketika dia berbicara sebagai ketua dewan mungkin perlu pertimbangan atau perumusan hasil musyawarah, tapi secara pribadi saja sebagai politisi atau sebagai masyarakat juga, bisa turut merasakan keluh kesah publik dan menyuarakan minimalnya, ini seolah diem-diem saja,” paparnya.Ada pun ketika bermanuver, Aslim seolah tidak tuntas mengawal suatu persoalan. Beberapa polemik terakhir, seperti open bidding Pemkot 2019, Aslim berteriak lantang dan membariskan jajaran pimpinan DPRD.Setelah itu, tanpa ada tindaklanjut yang jelas, isu tersebut hilang ditelan bumi. “Seolah teriak kencang ketika ada kepentingan atau urusan tertentu yang wallahualam kita tidak tahu. Nah, kondisi krisis saat ini saya lihat di media massa atau di tengah masyarakat, ia cenderung netral bahkan tidak bersuara lantang, normatif dan datar, tidak ada greget selaku pucuk wakil rakyat,” keluhnya.Dia menegaskan ketika masyarakat kesulitan dalam mencari penghidupan, DPRD lainnya terlihat aktif menyoroti eksekutif. Ketua DPRD malah terkesan apriori. Seharusnya, lanjut Ustaz Iri, di momen seperti ini peranan wakil rakyat bisa benar-benar dirasakan masyarakat selaku penyambung lidah terhadap kebijakan.“Minimal apa yang dikeluhkan masyarakat, bisa disuarakan, itu kan salah satu peran dewan,” tegas Ustaz Iri.Menurut dia, ketika ia tidak lagi sanggup mengemban amanah pimpinan DPRD, baiknya bisa undur diri dan memberikan kesempatan kepada politisi lain supaya bisa lebih progresif mendengar, menyuarakan keluh kesah publik.Dirinya khawatir ketika kondisi krisis seperti ini, DPRD yang direpresentasikan ketua dewan-nya cenderung normatif, apalagi di kondisi normal. “Tentu eksekutif akan lebih leluasa dan santai saja dalam bekerja, toh sedang kondisi darurat saja kok kelihatannya begitu-begitu saja,” selorohnya.“Oke kalau kondisi normal mungkin masyarakat tenang-tenang saja karena cukup bisa berusaha, bisa beraktivitas mempercayakan program pemerintah yang dijalankan Pemkot diawasi para wakil rakyat. Tapi di momen begini, masyarakat sekarang melek loh. Tolong, jangan buat trust publik luntur, kita jadi berpikiran jangankan memberi solusi, mengawasi saja mungkin kendor,” sambung Ustaz Iri. (igi)

Sumber: