HMI: Penutupan Toko-Toko Non Essensial Membunuh Warga Secara Perlahan

HMI: Penutupan Toko-Toko Non Essensial Membunuh Warga Secara Perlahan

radartasik.com, BANJAR - Dengan dilakukannya penutupan pertokoan non essential di Pasar Banjar dan Jalan Hamara Efendi, secara tidak langsung yang dilakukan Kapolres Banjar sedang membunuh masyarakat secara perlahan.

Sudah diketahui bersama, dengan adanya wabah yang saat ini menimpah seluruh masyarakat, sudah menjadi persoalan yang sangat menakutkan. 

"Tapi lebih eloknya pemerintah harus mampu mencari solusi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai humanis," kata Ketua Umum HMI Cabang Kota Banjar, Budi Nugraha kepada wartawan, Sabtu (10/07/21). 

Menurut dia, ketika Kapolres Banjar mengintruksikan pasar harus ditutup tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai pancasila. Yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. 

"Apa yang dilakukan oleh Kapolres Banjar tentunya bertentangan dengan pemerintah Kota Banjar, yang sedang melakukan pemulihan ekonomi," tegasnya. 

Karena, dengan adanya wabah yang saat ini menimpa dunia ini membuat perekonomian semakin menurun.

Sementara, pasar merupakan bagian dari pusat perekonomian. Tidak hanya di Kota Banjar tapi di seluruh Indonesia, jika ditutup seperti ini. 

"Tentunya sangat disayangkan sekali atas apa yang dilakukan oleh Kapolres Banjar,  dengan intruksi secara dadakan untuk menutup toko non esensial. Sehingga menimbulkan gejolak baru dikalangan masyarakat," jelasnya. 

Terlebih intruksi penutupan dan pembubaran tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu ke warga. 

"Dadakan ini bahkan bisa dikatakan sangat tidak demokratis, karena tanpa ada musyawaah terlebih dahulu," tandasnya.

Artinya nilai-nilai humanisme yang tertera dalam Ideologi Pancasila sudah tidak dipakai lagi oleh Kapolres Banjar, menghilangkan sebagian poin mengenai humanisme, demokratisasi dan sebagainya. 

"Saat ini kita sedang menghadapi wabah yang sangat mengerikan. Tapi perlu diingat dan disikapi secara bijak dalam penyelesaiannya. Bukan malah terkesan otoriter meninggalkan nilai-nilai demokrasi," tegasnya. 

Kata dia, kepala daerah yakni Wali Kota selaku pemimpin pemerintahan yang juga sudah digaji, harus punya solusi untuk menyelesaikan persoalan saat ini. 

"Kapolres pun sama, sudah digaji. Harusnya cari solusi yang dewasa dan bijaksana. Jangan sampai tindakan yang dilakukan malah menimbulkan persoalan baru," ungkapnya.


"Ditutupnya toko non esensial bukan solusi untuk menyelesaikan masalah. Namun malah menciptakan instabilitas di Kota Banjar, akan terjadi hal-hal yang lebih radikal dan negatif, dengan ekonomi yang semakin memburuk," sambungnya. 

Dirinya berharap kepada seluruh para pemimpin di Kota Banjar, harus lebih bijak dan dewasa dalam menyelesaikan persoalan. 

Jika toko-toko non esensial ditutup, pemerintah harus memberikan kompensasi untuk mengganti kerugian warga yang terdampak penutupan.  

(anto sugiarto/radartasik.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: