HMI Ciamis: Janji Politik Herdiat-Yana Belum Nampak

radartasik.com, CIAMIS— Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis mendatangi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menanyakan janji politik atau program unggulan kepemimpinan Herdiat-Yana, Kamis (17/6/2021).

Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Ciamis Ilham Nur Suryana menjelaskan, pihaknya masih menyoroti ketidakjelasan pada enam program unggulan bupati dan wakil bupati Ciamis periode saat ini. Karena program unggulan ini merupakan janji politik kepada masyarakat.“Program unggulan yang tidak jelas ini kami tinjau dari dokumen perencanaannya dan LKPJ 2019 sampai 2020. Mulai dari realisasi tunjangan daerah bagi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Ketidakjelasan program penciptaan 10 ribu lapangan kerja. Penataan ekonomi dan pembangunan yang tak jelas,” ujar dia, menjelaskan.Kata dia, tidak jelasnya pembangunan infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi. Tidak memprioritaskan program penataan ruang publik serta belum maksimalnya realisasi beasiswa bagi masyarakat tidak mampu.“Hasil audiensi ini kita menemukan ketidaksesuaian dalam pembahasan. Karena pada pembahasanya ada perbedaan titik fokus. Yang kita bahas adalah dokumen perencanaan daerah, akan tetapi dari pihak Bappeda sendiri lebih membahas ekspektasi dan harapannya saja di luar perencanaan yang tercantum,” paparnya.Padahal, kata dia, rencana pembanguna daerah merupakan dokumen yang sangat strategis. Sebab merupakan media untuk mengimplementasikan visi misi dan janji politik bupati dan wakil bupati. Kemudian dijelaskan juga dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 31 Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, kata dia, proses perencanaannya harus bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.“Pasal 5 Permendagri No 86 tahun 2017 menerangkan bahwa rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dirumuskan secara: transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,” kata dia.“Selanjutnya kami mencoba memberikan masukan dan saran yang menjadi poin kesepakatan antara HMI dan Bappeda perlu untuk kita sampaikan,” ujarnya, menambahkan.Ilham mendorong adanya kerja kolaboratif di setiap OPD Kabupaten Ciamis dalam rangka memaksimalkan kinerja pemerintah. Sehingga bisa bersama-sama dan bergotong royong dalam merealisasikan visi-misi Kabupaten Ciamis. “Jika memang belum ada itikad baik untuk kesepakatan besama demi terciptanya kemajuan Kabupaten Ciamis, kita akan melakukan gerakan selanjutnya dalam bentuk aksi demonstrasi,” tegasnya.Kepala Bappeda Kabupaten Ciamis Aep Saepulloh mengatakan, pihaknya apresiasi kepada HMI yang sudah menyampaikan kritikannya untuk membangun Kabupaten Ciamis lebih baik lagi. “Insyaallah kritikan dan  masukan serta sarannya akan menjadi bahan evaluasi kami dari Bappeda Ciamis ke depanya,” tuntasnya. (isr)

Sumber: