Cek Daftar Kuota Haji Per Provinsi 2026, Jatim Terbanyak, Masa Tunggu Haji Disamaratakan 26 Tahun

- Kepulauan Riau: 1.085

- Sulawesi Barat: 1.450

- Papua Barat: 447

- Kalimantan Utara: 489

BACA JUGA: Indoboxing Lagga Inau Tasikmalaya Siapkan Regenerasi Petarung, Sabet 3 Emas dan 2 Perak Bandung Gelut Day

BACA JUGA: Dari Sumpah Pemuda hingga Peresmian Patung Liberty

Dikawal KPK dan Kejagung, Tak Ada Celah Korupsi

Pemerintah memastikan penyelenggaraan haji 2026 berjalan bersih dan transparan. Untuk itu, Kementerian Haji dan Umrah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) sejak tahap awal persiapan.

Dahnil menjelaskan keterlibatan dua lembaga hukum tersebut penting untuk mencegah potensi penyimpangan dan memperkuat akuntabilitas penyediaan layanan.

Semua perjanjian kerja sama dengan mitra penyedia di Arab Saudi akan direview langsung oleh Kejagung agar tak ada celah penyalahgunaan.

BACA JUGA: Kasus Pemuda Diduga Perkosa Lansia di Tasikmalaya, Pelaku dan Korban Masih Satu Keluarga

Dia menambahkan atase hukum Kejagung di Arab Saudi juga akan ikut mengawasi langsung di lapangan.

Pendampingan serupa dilakukan pula di dalam negeri untuk memastikan seluruh proses sesuai ketentuan hukum.

Langkah ini menjadi terobosan baru dalam tata kelola haji Indonesia. Pemerintah ingin memastikan setiap rupiah dana jemaah digunakan tepat sasaran dan tidak diselewengkan.

Sumber: