Menko PM dan Mensos Sepakat Akreditasi Panti Asuhan Fokus Kualitas

BACA JUGA: Pengangkatan PPPK Kota Tasikmalaya Dilakukan Bertahap, Target Rampung Sebelum 2030

Catatan menunjukkan, 45 persen bansos Kemensos salah sasaran. Bahkan, subsidi BBM salah sasaran hingga 82%.

Untuk mengatasinya, Presiden telah mengeluarkan Perpres Nomor 4/2025 yang menugaskan BPS sebagai lembaga verifikasi dan validasi data kemiskinan.

Gus Ipul menekankan, seluruh kementerian / lembaga wajib tunduk pada data BPS (Badan Pusat Statistik).

Menurutnya, jika setiap lembaga memakai data sendiri, persoalan tidak akan selesai. Kritik dan masukan tetap dibuka tetapi basisnya harus data BPS.

BACA JUGA: Ribuan Lansia Kota Tasikmalaya Hidup dalam Kemiskinan, Banyak yang Tinggal di Rumah Reyot

Bansos reguler yang masih berjalan mencakup PKH, bantuan sembako, bantuan yatim piatu, dan permakanan lansia. Namun, data DTKS 2024 mencatat 40% penerima masih salah sasaran.

Program permakanan untuk lansia sempat menjangkau 136 ribu orang berusia di atas 75 tahun, tetapi terkendala keterbatasan anggaran.

Pemerintah kini menyiapkan digitalisasi penyaluran bansos melalui aplikasi yang dikembangkan Dewan Ekonomi Nasional.

Uji coba dilakukan di Banyuwangi dengan sistem conditional cash transfer berbasis Payment ID Bank Indonesia.

BACA JUGA: Wabup Tasikmalaya Dorong Gaji PPPK Paruh Waktu Setara UMR

Sistem ini membatasi penggunaan bantuan hanya untuk kebutuhan dasar seperti sembako.

Selain itu, pemerintah memperkuat program sekolah rakyat yang kini telah berkembang di 165 titik. 

Program ini dianggap sebagai miniatur penanggulangan kemiskinan. Di dalamnya ada pendidikan anak, pemberdayaan orang tua melalui koperasi Desa Merah Putih, perbaikan rumah, bantuan kesehatan hingga bansos untuk keluarga miskin ekstrem.

Targetnya, setiap tahun ada 350 ribu keluarga bisa graduasi dari bansos menuju kemandirian.

Sumber: