Nadiem Usul Guru Honorer Lolos Passing Grade Tidak Tes Lagi

Nadiem Usul Guru Honorer Lolos Passing Grade Tidak Tes Lagi

Radartasik.com — Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menginginkan guru yang sebelumnya lolos passing grade tidak perlu tes lagi saat seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) kembali dibuka. Nadiem berupaya mempermudah jalan para guru honorer menjadi PPPK. 

”Jadi, pada saat formasinya keluar, dia langsung dapat,” ujarnya saat rapat bersama Komisi X DPR kemarin (19/1).

Nadiem melobi panitia seleksi nasional (panselnas) calon aparatur sipil negara (CASN). Lobi itu bukan kali pertama dilakukan. Sebelumnya, dia meminta agar ada tambahan nilai afirmasi bagi guru honorer yang sudah mengajar puluhan tahun. 

Mantan bos Gojek tersebut juga meminta agar passing grade untuk seleksi PPPK guru bisa diturunkan mengingat banyak guru honorer yang sudah sepuh. ”Kemendikbudristek posisinya jelas. Kami berjuang di samping guru-guru. Meski ini bukan keputusan Kemendikbudristek, tapi panselnas,” tegasnya.

Dia mengakui, dalam seleksi CASN PPPK guru 2021, muncul sejumlah isu. Terutama yang melibatkan pihak swasta. Mulai lolos passing grade tapi kalah oleh beberapa guru swasta dari sisi ranking hingga soal yayasan yang kehilangan guru. 

Menurut Nadiem, hal itu merupakan mandat dari UU ASN dalam rekrutmen PPPK guru yang memang harus melibatkan guru swasta dalam seleksi. Selain itu, perlu dipahami bahwa pegawai ASN harus bekerja di dalam organisasi pemerintah, bukan swasta.

Namun, di tengah isu tersebut, Nadiem menilai keberhasilan 293 ribu guru menjadi PPPK guru perlu dirayakan. Jumlah tersebut jauh di atas seleksi-seleksi sebelumnya. ”Guru honorer yang sengsara dengan gaji Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribuan sudah jadi PPPK. Kesejahteraannya terjamin,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Iwan Syahril menyayangkan adanya formasi yang tidak dilamar sama sekali pada seleksi tahap I dan II. Dari total 506.252 formasi, ada lebih dari 177 ribu formasi yang tidak ada pelamarnya. 

”Dan ketika kita buka datanya, ternyata kita lihat sebuah tren bahwa guru-guru kita tidak melamar ke daerah-daerah yang aksesnya terbatas atau terpencil atau di daerah 3T,” bebernya.

Kalimantan Barat, Papua, Banten, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur adalah lima provinsi tertinggi yang mengalami ketiadaan pelamar PPPK guru. Padahal, kata Iwan, ketika dianalisis, sebenarnya 34.800 formasi berada di daerah yang sangat mudah diakses. 

Kemudian, 3.202 formasi di daerah relatif mudah dijangkau. Sementara itu, yang benar-benar berada di wilayah sulit diakses 79.937 formasi. Artinya, tidak seluruh formasi kosong berada di daerah yang sulit dijangkau transportasinya.

”Misalnya, di DKI Jakarta. Yang berada di Kepulauan Seribu justru melamar di Jakarta Utara,” katanya. Padahal, bila melamar di wilayahnya, kemungkinan persaingan lebih rendah dan bisa mendapatkan formasi tersebut.

Untuk tahun ini, pemerintah bakal kembali membuka seleksi PPPK guru. Ada 758.018 formasi guru PPPK yang disiapkan. Jumlah itu termasuk formasi untuk guru agama. (jpg)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: