Penyelundupan PMI Ilegal Muncul Dugaan Lewat Jalur Tikus
Jumat 31-12-2021,17:10 WIB
Editor:
Radartasik.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menegaskan, berkenaan dengan persoalan di wilayah perairan yang berbatasan dengan negara tetangga, Mahfud mengakui hal itu menjadi atensi pemerintah. Termasuk yang terkait dengan jalur-jalur tikus yang diduga menjadi jalan untuk menyelundupkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal.
Badan Keamanan Laut (Bakamla) juga menyampaikan bahwa penyelundupan PMI ilegal dari Indonesia yang berujung maut mungkin dilakukan melalui jalur tikus. Belum lama, sambung Mahfud, dirinya bertemu dengan menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi serta menteri pertahanan untuk membahas penindakan hukum di laut Indonesia.
Mahfud menjamin dan meyakinkan bahwa Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa punya komitmen serupa. Mahfud menyatakan, pelanggaran hukum bisa terjadi di mana saja. Tidak terkecuali di lingkungan militer.
”Tapi, itu kan bukan gejala umum. Pasti ada saja yang nakal,” jelasnya. Karena itu, negara dan pemerintah berperan dengan mengambil sikap tegas. ”Itulah tugas negara. Kalau (ditanya) mau diapakan, ya mau ditindak. Kan sudah, kan sudah jelas tuh,” tambah mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam Marsekal Muda TNI Arif Mustofa menyampaikan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan TNI-AU dan TNI-AL. Dia juga sudah mendapat penjelasan dari dua institusi tersebut. Menurut dia, keterangan yang disampaikan AU dan AL cukup sama dengan informasi yang sudah disampaikan kepada awak media. Penyelidikan sedang berjalan.
Jenderal bintang dua TNI-AU itu menyebutkan, rencana pertemuan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani dengan panglima TNI untuk membahas persoalan tersebut berlangsung dalam waktu dekat. Namun, Arif tidak menjelaskan secara terperinci mengenai waktu pertemuan itu.
”Dari BP2MI, Pak Benny Rhamdani akan bertemu dengan panglima TNI dalam minggu ini,” kata dia. Setelah itu, mereka akan menyampaikan informasi berkaitan dengan persoalan yang sedang terjadi kepada publik. ”Akan disampaikan oknum-oknum siapa saja yang terlibat, terutama yang dari TNI,” jelasnya.
Arif menyatakan, informasi dari TNI-AU, oknum yang diduga terlibat dalam penyelundupan PMI ilegal ke Malaysia adalah seorang tamtama. Namun, dia belum bisa menyampaikan identitas serta asal satuan prajurit tersebut.
Pengungkapan dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum, bagi Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo, seolah membenarkan dan menguatkan dugaan pihaknya selama ini. Sebab, kasus PMI ilegal sejatinya berlangsung puluhan tahun dan berulang. Artinya, lestari dan sistematis. ”Kalau sistematis, pasti ada keterlibatan aparat. Karena tanpa ada keterlibatan, ada bekingan, gak mungkin terus berlangsung,” ujarnya.
Dari sinyalemen yang diperoleh Migrant Care, oknum aparat itu memiliki banyak peran. Mereka mengetahui jalur mana saja yang bisa ditempuh. Lalu, tahu kapan patroli di perbatasan tidak terlalu ketat. Bahkan, kata dia, tidak tertutup kemungkinan mereka bekerja sama dengan oknum aparat di Malaysia. ”Ini seperti rahasia umum. Apalagi melibatkan aparat militer, sementara penanganan kasus di tangan sipil semua. Jadi, ya kadang-kadang tutup mata,” ungkapnya.
Wahyu berharap kasus tersebut tidak menguap begitu saja. Dia meminta Kepala BP2MI Benny Ramdhani berani menyebut nama-nama oknum itu dan membawanya ke polisi militer. Terlebih, tim investigasi BP2MI sudah memegang bukti kuat. ”Itu baru langkah signifikan. Kalau hanya mengungkap sinyalemen, ya tidak ada bedanya dengan Migrant Care,” tegasnya.
Dia meminta pemerintah membuat kesepakatan dengan Malaysia terkait dengan perusahaan atau pihak-pihak nakal yang sengaja mempekerjakan PMI ilegal. Sebab, peluang kecurangan itu terjadi juga lantaran banyaknya permintaan dari Malaysia. ”Malaysia harus menindak perusahaan yang suka mempekerjakan PMI ilegal,” tegasnya. (jpg)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
