Soal Hambatan Investasi, Kadin Minta Pemkot Percepat RDTR dan Perbaiki Akses Kota Tasikmalaya

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Tasikmalaya menilai persoalan mendasar yang menghambat masuknya investasi di daerah masih berkaitan dengan rumitnya perizinan, stabilitas keamanan, hingga minimnya akses infrastruktur.

Ketua Kadin Kota Tasikmalaya, Asep Saepulloh, menyebut pelaku industri lokal maupun calon investor dari luar daerah sering menghadapi proses perizinan yang berbelit. 

Situasi keamanan yang belum sepenuhnya kondusif juga membuat sejumlah rencana pembangunan pabrik batal direalisasikan.

“Tantangan utama pelaku industri memang perizinan yang masih cukup menjadi hambatan, khususnya soal stabilitas keamanan. Beberapa rencana pembangunan pabrik tidak jadi dilanjutkan karena proses yang rumit dan situasi yang belum kondusif,” ujarnya kepada Radar Tasikmalaya, Jumat 14 November 2025.

BACA JUGA:Diky Chandra Tolak Tawaran Syuting Main Film Dilan ITB 1997, Pilih Fokus Layani Kota Tasikmalaya

Selain faktor regulasi, lokasi Kota Tasikmalaya yang belum terhubung dengan infrastruktur transportasi cepat turut menurunkan minat investor.

Mobilitas barang dan aktivitas usaha masih terkendala karena belum adanya jalan tol dan bandara yang beroperasi.

“Karena tidak ada jalan tol dan bandara pun belum aktif, perjalanan dari kota besar seperti Jakarta memakan waktu panjang. Ini jelas menghambat investasi,” terangnya.

Asep menambahkan, hingga saat ini Kota Tasikmalaya juga belum memiliki keunggulan investasi spesifik yang dapat ditawarkan secara konkret kepada investor. 

BACA JUGA:Tasikmalaya Bidik Investasi Besar di WJIS 2025, Wakil Bupati Tawarkan Proyek Unggulan Daerah

Karena itu, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dinilai menjadi langkah mendesak untuk menyediakan kepastian ruang dan arah pembangunan.

“Pemerintah kota harus mempercepat RDTR, bahkan mendorong dibuatnya kawasan ekonomi khusus. Dengan begitu akan ada insentif, kemudahan investasi, dan peluang penyerapan tenaga kerja yang besar,” tambahnya.

Namun demikian, pembenahan regulasi tidak akan efektif tanpa peningkatan infrastruktur konektivitas. 

Ia menilai dua langkah ini harus berjalan paralel agar Kota Tasikmalaya mampu bersaing dengan daerah lain di Jawa Barat.

Sumber: