Dana Pengentasan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya Besar, Realisasinya Kecil dan Warga Tetap Sengsara

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Penanggulangan kemiskinan di Kota TASIKMALAYA kembali disorot. 

Meski Pemerintah Kota telah mengalokasikan lebih dari Rp25,8 miliar dalam APBD 2025, realisasi anggaran hingga Agustus 2025 baru mencapai Rp1,68 miliar.

Minimnya serapan ini memunculkan kritik bahwa program yang dijalankan belum efektif menyentuh kebutuhan dasar warga miskin. 

Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Budi Rahman, menegaskan jumlah penduduk miskin masih tinggi, terutama kelompok desil 1 yang mencapai lebih dari 40 ribu jiwa.

BACA JUGA:Kota Tasikmalaya Berpeluang Jadi Pionir Wisata Inklusif, Kemenparekraf Apresiasi Penari Disabilitas

Masalah semakin rumit karena data kemiskinan daerah kerap tidak sinkron dengan data pusat, sehingga memperlambat program bantuan. 

Kepala Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Apep Yosa Firmansyah, menjelaskan anggaran Rp25 miliar itu merupakan gabungan dari Dana Kelurahan 69 kelurahan. 

Dana tersebut dialokasikan berbeda-beda sesuai jumlah penduduk miskin di tiap wilayah.

Camat Kawalu, Iing Sugriman, menyebut kecamatan hanya menjadi lokus, sementara pengelolaan dana dilakukan oleh dinas teknis dan kelurahan. 

BACA JUGA:Penelitian Poltekkes Tasikmalaya Ungkap Banyak Siswa SD Mengalami Karies, Solusinya ...

Sementara itu, Camat Tamansari, Gatot Setyobudi, menambahkan dari Rp200 juta Dana Kelurahan, 70 persen digunakan untuk infrastruktur dan 30 persen untuk pemberdayaan masyarakat seperti budidaya pertanian, perikanan, dan pelatihan keterampilan.

Namun, Gatot mengakui kegiatan pemberdayaan ini belum sepenuhnya menyelesaikan akar persoalan kemiskinan. 

“Kegiatan pelatihan atau budidaya hanya masuk kategori penanggulangan kemiskinan secara administratif, tetapi dampak langsungnya belum signifikan,” katanya.

Pengamat menilai kondisi ini membuat angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya cenderung stagnan di kisaran 9–11 persen atau sekitar 70 ribu jiwa. 

Sumber: