3 Jurus Tingkatkan Ekspor UMKM

RADARTASIK.COM, JAKARTA   — Pemerintah menyatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik meskipun saat ini Indonesia dan negara lain di dunia belum lepas dari jeratan pandemi Covid-19.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pertumbuhan ekonomi mulai membaik dari minus 2,19 di Q4-2020 menjadi minus 0,74 di Q1-2021.

“Hal ini ditopang dari berbagai stimulus terutama belanja pemerintah dan konsumsi rumah tangga yang semakin membaik,” ujar Teten Masduki, dalam Webinar HR Academy, UMKM Fast Track untuk Peluang Ekspor Masuk Pasar Mesir, di Jakarta, Selasa (15/6/2021).

Menurut Teten, hasil survei BRI Micro & SME Indeks (BMSI Q1-2021), Indeks Kepercayaan Pelaku UMKM kepada Pemerintah (IKP) terus meningkat dari 126,8 di Q3 2020 menjadi 136,3 di Q4 2020.

“Pelaku UMKM optimistis dan yakin Pemerintah mampu menangani dampak Covid-19 dengan baik. Saya kira IKP sudah pas dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional,” katanya.

Teten mengatakan, digitalisasi harus mampu meningkatkan ekspor produk UMKM ke pasar dunia, terutama ke Mesir. Menurutnya, kontribusi ekspor UMKM masih tergolong rendah, yaitu 14 persen, dibanding beberapa negara lainnya seperti Singapura 41 persen, Thailand 29 persen, atau Tiongkok yang mencapai 60 persen.

“Pada tahun 2024, pemerintah menargetkan kontribusi ekspor UMKM akan meningkat menjadi 21,6 persen,” ujarnya.

Sayangnya, kata Teten, statistik e-commerce 2020 (BPS) menunjukkan hanya 4,68 persen usaha e-commerce melakukan ekspor, 54,01 persennya adalah usaha di sektor perdagangan besar dan eceran, bukan sektor produktif.

Untuk itu, Teten membeberkan 3 strategi utama yang akan dan sedang dilakukan untuk meningkatkan ekspor UMKM. Pertama, penguatan database, pemetaan potensi produk maupun pasar melalui Basis Data Tunggal UMKM, preferensi pasar di negara tujuan, jaringan distribusi dan gudang di luar negeri, serta affirmative-action penurunan tarif di negara tujuan dan memperluas kerja sama dagang luar negeri.

“Butuh peran aktif Kemenlu, KBI/KJRI, Atase Perdagangan dan ITPC, BKPM, serta beberapa inkubasi ekspor swasta yang sudah kuat,” kata Teten.

Kedua, peningkatan kualitas SDM dan produk melalui program pendidikan dan pelatihan, sekolah ekspor (target 500 ribu eksportir), standardisasi dan sertifikasi, dan factory sharing.

“Kami telah membuka pendaftaran bagi UKM yang memenuhi syarat untuk sertifikasi ISO, HACCP, SNI, Organik, FSSC/BRC, dan SVLK,” ujar MenkopUKM.

Selain itu, bersama Bappenas, tahun ini KemenKopUKM akan melakukan pilot project factory sharing di lima provinsi, dengan rencana awal FS untuk komoditas rotan (Jateng), FS untuk komoditas kelapa (Sulut), FS untuk komoditas sapi (NTT), FS untuk komoditas nilam (Aceh), dan FS untuk komoditas biofarmaka (Kaltim).

Ketiga, kemudahan pembiayaan. Skema pembiayaan UKM untuk ekspor terus dipermudah di antaranya melalui kerja sama dengan beberapa sumber pembiayaan ekspor seperti LPEI/KURBE, LPDB-KUMKM, perbankan/himbara, dan skema alternatif lainnya: crowd funding, modal ventura, dan CSR.

“Skema KUR sebagaimana arahan Presiden terbaru dapat dimanfaatkan: plafon KUR dari sebelumnya maksimum Rp 500 juta naik menjadi Rp 20 miliar. Dan, KUR tanpa agunan naik dari Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta,” tambahnya.

DIGITALISASI UMKM