RADARTASIK.COM, PANGANDARAN — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Jalaludin menanggapi soal polemik program Pangandaran Hebat (Pahe). Menurut dia, harus ada keterbukaan atau kejujuran dari semua pihak terkait program tersebut.
“Saya sudah bilang, betul bahwa Covid-19 ini berpengaruh pada tata kelola keuangan daerah, tapi sesungguhnya Pangandaran ini ada perencanaan yang tidak sesuai kemampuan, yang mengakibatkan pada kegiatan yang tertunda,” ungkapnya Rabu (9/6/2021).
Kata dia, sebenarnya Fraksi PKB sudah mengkritisi sejak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2020. “Karena program yang harusnya selesai di tahun 2020, tapi belum terselesaikan,” ucapnya.
Pada perubahan anggaran di tahun 2020, menurut Jalal, Fraksi PKB juga menyatakan ketidaksetujuanya, karena ada rencana pendapatan daerah yang tidak realistis. Kata dia, karena rencana pendapatan yang tidak realistis itu, ada beberapa program yang saat ini tidak terealisasi. “Kami dari PKB tidak segan melakukan koreksi dengan segala risiko, kalau dengan sikap itu dinyatakan partai oposisi, ya kita akan bersikap disitu,” ucapnya.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran angkat bicara terkait program Pangandaran Hebat (Pahe) yang dipertanyakan aliansi mahasiswa. Menurut Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran Agus Nurdin, program tersebut sudah berjalan sejak tahun 2016.
“Tahun 2017 tidak ada masalah, 2018 tidak ada masalah, 2019 tidak ada masalah. Namun di tahun 2020 program ini terkendala akibat adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19,” tuturnya kepada wartawan Selasa (8/6/2021). (den)