Pandemi Jadi Kendala Program Pahe, Anggaran Pangandaran Direfocusing

RADARTASIK.COM PANGANDARAN — Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran angkat bicara terkait program Pangandaran Hebat (Pahe) yang dipertanyakan aliansi mahasiswa. Menurut Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran Agus Nurdin, program tersebut sudah berjalan sejak tahun 2016.

“Tahun 2017 tidak ada masalah, 2018 tidak ada masalah, 2019 tidak ada masalah. Namun di tahun 2020 program ini terkendala akibat adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19,” tuturnya kepada wartawan Selasa (8/6/2021).

Dia mengatakan rancangan pemerintah lewat program Pahe supaya sekolah tidak melakukan pungutan. “Teknis realisasi Pahe ini dibagi menjadi tiga bagian, yakni untuk SD dan SMP Negeri, dimana bantuan yang diberikan berupa kegiatan atau tidak berupa uang,” jelasnya.

Ia mencontohkan, setiap perpisahan kenaikan kelas, sekolah dilarang minta ke siswa, tapi mereka diberi bantuan berupa sewa sarana. “Kuasa pengguna anggaranya adalah koordinator wilayah,” jelasnya.

Hingga tahun 2020, kata Agus, program tersebut tetap berjalan meski ada beberapa yang tidak dilaksanakan. Misalnya kegiatan perpisahan yang memang bisa memicu kerumunan dan melanggar prokes Covid-19.

“Kemudian teknis realisasi program Pahe yang kedua adalah untuk sekolah SMA atau sederajat negeri. Program ini diberikan pemkab dengan memberikan hibah kepada Pemprov Jawa Barat,” terangnya.

Bantuan ini diteruskan kepada SMA atau sederajat negeri di Pangandaran. Proses ini dilakukan mengingat SMA adalah kewenangan Pemprov Jawa Barat. “Di tahun 2021 hibah Pahe ke pemprov dihentikan. Karena Pemprov sudah mengucurkan bantuan serupa dalam jumlah yang lebih besar. Pemkab menghentikan untuk menghindari duplikasi bantuan,” jelasnya.

Sementara, teknis realisasi program Pahe yang ketiga adalah untuk sekolah swasta dan sekolah di bawah Kementerian Agama. “Nah untuk swasta ini mekanisme bantuanya berupa hibah,” terangnya.

Program Pahe berbentuk hibah untuk swasta gagal diberikan di tahun 2020. “Akhir 2020 kami sudah mengajukan berkas-berkas permohonan hibahnya. Namun tim anggaran pemerintah daerah tidak mencairkan karena anggaran tidak tersedia,” ucapnya.

Ia menjelaskan, pada saat itu pemkab merefocusing anggaran untuk keperluan penanganan Covid-19. Sesuai edaran Kementerian Keuangan, salah satu pos anggaran yang kena refocusing adalah anggaran hibah. “Jadi hibah ke sekolah swasta ini tidak terealisasikan,” ucapnya.

Sebelumnya, puluhan massa dari Aliansi Mahasiswa dan Santri Kabupaten Pangandaran menggelar aksi di gedung DPRD Kabupaten Pangandaran. Mereka datang untuk menanyakan kelanjutan program Pangandaran Hebat (Pahe) dan Pangandaran Mengaji.

Koordinator aksi Yusup Sidik mengatakan kedatangannya dalam rangka mewakili kepentingan masyarakat. Namun dalam aksi kedua ini, pihaknya belum mendapatkan hasil apapun. “Karena Ketua DPRD Pangandaran (Asep Noordin, Red) tidak hadir. Kita inginnya ketua dewan hadir, bahkan semua anggota DPRD pun harus hadir,” ujarnya kepada wartawan. (den)