RADARTASIK.COM, PANGANDARAN — Puluhan massa dari Aliansi Mahasiswa dan Santri Kabupaten Pangandaran menggelar aksi di gedung DPRD Kabupaten Pangandaran. Mereka datang untuk menanyakan kelanjutan program Pangandaran Hebat (Pahe) dan Pangandaran Mengaji.
Dalam aksi itu, massa dari PMII, IPPNU dan IPNU Kabupaten Pangandaran tersebut sempat saling dorong dengan petugas Satpol PP dan polisi.
“Karena Ketua DPRD Pangandaran (Asep Noordin, Red) tidak hadir. Kita inginnya ketua dewan hadir, bahkan semua anggota DPRD pun harus hadir,” ujarnya kepada wartawan Senin (7/6/2021).
Dalam kesempatan itu, ia membawa sembilan poin yang harus disampaikan dan ditindaklanjuti DPRD Kabupaten Pangandaran. Pertama, menyelesaikan masalah anggaran untuk Pangandaran Mengaji yang belum diterima guru ngaji.
Kedua meminta DPRD Pangandaran dan mengkoordinasikan terhadap pihak eksekutif dalam menangani Pangandaran Mengaji antara dilanjut atau tidak dengan waktu maksimal 5 kali 24 jam. Ketiga, DPRD Pangandaran harus menuntut terhadap pihak eksekutif untuk merealisasikan program Pangandaran Hebat tahun 2020.
“Jika tidak ada dalam perencanaan tahun 2020, maka DPRD Kabupaten Pangandaran harus bertanggungjawab,” tegasnya.
Kelima, meminta transparansi data audit anggaran Pangandaran Hebat tahun 2020 dalam kurun waktu 2 kali 24 jam. Keenam, menuntut DPRD Pangandaran menindak pihak eksekutif mengenai program Pangandaran Hebat yang tidak berjalan.
Keempat, DPRD Pangandaran harus memberikan ketegasan terhadap pihak eksekutif. “Agar eksekutif memperjelas anggaran, teknis pelaksanaan dan mekanisme dalam merealisasikan Pangandaran Hebat pada Perbup Pangandaran Hebat,” jelasnya.
Ketujuh pihaknya meminta DPRD Pangandaran membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Kebebasan Berpendapat di wilayah Kabupaten Pangandaran.
“Kedelapan, menuntut keras tindakan represif terhadap media pers yang ada di wilayah Pangandaran dan yang kesembilan, jika tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan membawa massa yang lebih banyak,” jelasnya.
Para guru ngaji juga akan diundang. “Tentunya soal Pangandaran Hebat dan Pangandaran Mengaji,” ujarnya. (den)
Yusup mengatakan kericuhan yang terjadi saat aksi sebagai buntut kekesalan mereka yang tidak bisa menemui Ketua DPRD. “Kami sangat geram karena sudah dua kali kami melakukan aksi, tidak pernah bertemu,” katanya.
Sekretaris Dewan Kabupaten Pangandaran Yayat Kiswayat mengatakan ketidakhadiran Ketua DPRD dalam aksi itu. “Pak ketua lagi sakit sejak hari Sabtu (5/6/2021),” terangnya
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pangandaran Solihudin mengatakan apa yang jadi tuntutan aliansi tersebut akan ditindaklanjuti. “Berdasarkan komunikasi kami dengan bupati, insya Allah Rabu (9/6/2021) akan dibahas,” ucapnya.