CIHIDEUNG — Aktivis perempuan diminta menunjukkan eksistensinya, menjelang Musyawarah Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Tasikmalaya. Merespons banyaknya kaum adam yang bergeliat dalam bursa pencalonan ketua baru.
Presidium Forum Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Wati (Forhati) Jawa Barat, Hotum Hotimah angkat suara. Melihat banyaknya potensi kaum hawa di Kota Resik yang juga layak tampil.
Mereka, turut serta mengawal beragam perubahan di daerah dalam upaya mendorong kemajuan Kota Tasikmalaya, lewat peran dan bidang masing-masing.
”Saya terus terang gregetan, kok seolah patriarki di kita terlalu kuat. Rekan-rekan perempuan, harusnya bisa merespons meski wadah kepemudaan, KNPI adalah kepentingan publik yang bisa menjadi wadah untuk menyuarakan aspirasi beragam hal,” kata Hotum kepada Radar, Rabu (26/5/2021).
Ia menganalisa dominannya aktivis pria yang muncul di tengah masyarakat berawal dari beragam faktor. Baik faktor partiarki yang kuat, termasuk faktor dari para aktivis perempuan itu sendiri. Berkaca dari setiap periode kepengurusan KNPI, hanya wajah kaum adam saja yang kerap duduk di DPD 1.
“Sekarang sudah terbuka, pengarusatamaan gender sudah sejak lama digaungkan, menjadi arus utama bahwa dalam ruang publik apalagi kepentingan publik untuk memberi kesempatan,” tuturnya.
Mantan Komisioner KPU Kota Tasikmalaya tersebut mengaku meski bukan sebagai fungsionaris di KNPI, ia meyakini tidak ada ketentuan yang memperbolehkan kaum hawa turut mencalonkan. Tidak sekadar pengikut dan ditempatkan di jabatan tidak begitu strategis saja.
“Toh sering saya lihat di struktur kepengurusan ada saja kalangan perempuan, artinya untuk jadi ketua pun rekan-rekan berkesempatan,” ucap Hotum.
“Bahkan rekan saya Komisioner KPU di Sukabumi juga seorang perempuan dan mantan Ketua DPD KNPI di sana. Kok di kita tidak ada yang muncul,”sambungnya mengeluhkan.
Dia merinci sejumlah nama pemudi atau aktivis perempuan yang konsisten dan berperan di bidang masing-masing, mulai dari Hakimah Marwah Insan, M.H. (aktivis perempuan, praktisi hukum), Annisa Sholihat, S.Pd.I. (tenaga pendidik), Elin Amalia, S.Pd.I. (ketua Forhati Kota Tasik), Hj Lela Nurlela SH (Pengusaha, Praktisi Hukum), Nita Sunita Babara, S.H. (istri anggota TNI, Praktisi Hukum), Rahma Mardia, M.Pd. (Akademisi, Asesor BAN PAUD & PNF Jawa Barat).
“Serta banyak lagi kaum perempuan dari kalangan mana saja, baik OKP, seperti Pemudi Persis, Fatayat NU, Kohati, Kopri dan lainnya kok tidak dilirik,” rinci Hotum.
Meski wadah KNPI merupakan warisan orde baru, kata dia, tetapi harus mempelopori program-program untuk mereformasi. Ia menilai perbincangan di setiap Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) saat ini, hanya kandidat-kandidat pria saja yang diwacanakan dan berwacana.
“Mindset ruang-ruang publik itu sekarang kan sudah modern dan terbuka. Digitalisasi sangat membuka ruang kesetaraan kaum hawa. Maka silakan tampilkan potensi dan pesonanya masing-masing,” harap dia.
Maka, lanjut dia, diharapkan krisisnya kader aktivis perempuan untuk tampil di perhelatan semacam ini, menjadi cambuk bagi pemerintah supaya dalam program dan kegiatan, tidak hanya formalitas dalam pelibatan kaum hawa.
Hotum mengilustrasikan di masa pandemi ini pun peranan laki-laki dan perempuan setara. Terutama mengingatkan anak, saudara, keluarga masing-masing dalam mengantisipasi dan mencegah terpapar Covid-19.
“Perempuan itu kan harus multi tasking dan multi talent dituntut mampu di banyak hal. Kalau generasi mudanya melempem bagaimana nasib kaum perempuan ke depan,” dorongnya. (igi)