JAKARTA — Kasus dugaan bocornya 279 juta data pribadi warga negara Indonesia (WNI) peserta BPJS Kesehatan, yang dijual secara online di forum hacker Raid Forums diselidiki Bareskrim Polri.
Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyatakan, Ali Ghufron akan dipanggil pada Senin (24/05/2021) mendatang. “Dirut BPJS Kesehatan akan dipanggil untuk klarifikasi,” kata Komjen Agus kepada wartawan, Sabtu (22/05/2021).
Komjen Agus menyatakan, Bareskrim serius menangani kasus yang menjadi atensi publik ini. Dia juga telah membentuk tim agar pengungkapan kasus ini bisa tuntas.
“Sejak isu bergulir saya sudah perintahkan Dirtipidsiber (Brigjen Slamet Uliandi) untuk melakukan lidik hal tersebut,” ucapnya.
Dihubungi terpisah, Brigjen Slamet Uliandi juga membenarkan Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti akan dipanggil Senin mendatang. “Pemanggilan ini sebagai langkah awal,” ujar Uliandi
Uliandi yang juga Kepala Posko Presisi ini menyatakan, dalam pemanggilan nanti pihaknya akan mengklarifikasi sejumlah hal termasuk di antaranya siapa yang mengoperasikan data di BPJS Kesehatan. “Digital forensik juga akan dilakukan,” tegasnya.
Rupanya tak hanya Bareskrim Polri yang akan memanggil jajaran Direksi BPJS Kesehatan, langkah serupa juga akan dilakukan oleh Komisi IX DPR RI. Anggota Komisi IX DPR RI Saleh P Daulay mengaku terkejut dengan kebocoran data pribadi penduduk Indonesia. Yakni yang diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Sebab, menurut Saleh, BPJS Kesehatan selalu mengklaim sistem komputerisasi yang dimilikinya sangat aman.
“Jadi, sebetulnya kami terkejut. Kok ada data yang mestinya itu dijaga kerahasiaannya oleh lembaga di BPJS ini jangan sampai bocor ke luar. Kenapa? Karena setahu kami, BPJS ini dalam paparannya ke Komisi IX sejak beberapa tahun terakhir mengatakan bahwa sistem komputerisasi yang mereka miliki adalah sistem komputerisasi yang sangat aman,” ujar Saleh, Jumat (21/5).
Menurut Saleh, dengan klaim itu, seharusnya data BPJS Kesehatan terpelihara dengan benar. Dia pun memastikan, fraksinya akan mengusulkan pemanggilan BPJS Kesehatan terkait kebocoran data itu.
Sehingga data yang ada di dalam itu mestinya terpelihara dengan benar. Tidak sampai bocor ke luar. Dasar tersebut, akan dijadikan alasan pemanggilan BPJS Kesehatan untuk memberikan keterangan secara khusus kepada Komisi IX terkait kebocoran data.
“Apa saja yang ditanyakan? Pertama kita lihat data itu bocornya kenapa, itu perlu kita tanyakan. Kedua, apa dampak dari kebocoran itu terhadap pelayanan. Ketiga, apa bahayanya kebocoran itu bagi kita semua,” imbuh Saleh.
Saleh mengatakan, keterangan BPJS Kesehatan mengenai kebocoran data itu penting dilakukan. Sebab, hampir 210 juta penduduk Indonesia terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
“Jadi kalau semuanya bocor-bocor ke orang kan malah berbahaya. Jadi karena itu kita akan lihat bagaimana dampaknya,” ucapnya.
Lebih lanjut, politikus PAN itu mengatakan isu kebocoran data BPJS Kesehatan ini merupakan masalah yang serius. Saleh menegaskan akan mengupayakan pengusutan kebocoran data ini.
“Termasuk di antaranya ya kalau ujungnya bisa diaudit kenapa ada kebocoran itu. Ya kan kalau ini di sini bocor, kalau Mensos kemarin mengatakan data 25 juta salah kan itu serius itu. Apakah itu ada keterkaitan segala macem kan itu kita nggak tahu. Saya terus terang sampai hari ini saya bolak-balik mempertanyakan data yang ada di BPJS-TK itu. Itu belum clear juga menurut saya,” jelasnya.
Kategori :