INDIHIANG — Dari lima posisi kepala dinas (kadis) yang mengalami kekosongan, ditaksir hanya satu kursi saja yang akan diisi. Sisanya bakal dibuka pelelangan pada seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang diagendakan Oktober mendatang.
“Hasil rapat kerja dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), saAat ini seAdang persiapan untuk open biddAing, karena daerah juga harus ajukan usulan ke Kemendagri untuk menempuh restu dalam menyeleksi calon kadis,” ujar Anggota Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Dodi Ferdiana kepada Radar, Kamis (20/5/2021).
Maka, dimungkinkan terjadi rotasi-mutasi di level tersebut dan mengakibatkan tidak semua dinas yang saat ini kepala dinasnya kosong dilaksanakan pelelangan.
“Dan memang kami juga menekankan supaya assesment ini benar-benar dijadikan pertimbangan, melihat dalam beberapa kesempatan pembahasan LKPJ wali kota, banyak kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang terlihat tidak menguasai medan. Presentasi dan komunikasi banyak yang kurang baik atau bisa dibilang gagap,” papar politisi Gerindra tersebut.
Maka dari itu, lanjut dia, pada assesment sebelum pelaksanaan open bidding, kepala daerah diminta mempertimbangkan secara luas ketika menggeser kepala dinas. Supaya, tidak salah menempatkan seseorang di bidang tugasnya. “Jadi assesment tidak hanya sekadar tes formalitas untuk menggeser kepala dinas,” tegasnya.
“Termasuk pada open bidding-nya nanti itu tiga besar yang akan dipilih kepala daerah diharapkan sesuai baik dari sisi kemampuan, kompetensi, profesi dan profesionalitas harus dilihat, berkaca daripada open bidding sebelumnya,” analisis Dodi melanjutkan.
Ketua Syarikat Islam Kota Tasikmalaya itu menambahkan, beberapa kepala dinas yang saat ini bertugas pun dinilai perlu penyegaran. Kepala daerah diharapkan bisa menuntut bawahannya tersebut berinovasi dan mengakselerasi program kegiatan, agar terasa manfaatnya.
“Tagih inovasi dan dobrakan mereka mau seperti apa dalam menjalankan tugas, terutama kepala dinas hasil open bidding kemarin, sudah sejauhmana pencapaiannya,” harap dia.
Ketua Komisi I DPRD Kota TasikAmalaya, H Ate Tachjan menambahkan dari keterangan BKPSDM, rencananya assesment pegawai dilaksanakan Juni mendatang, sementara open bidding diagendakan bisa mulai secepatnya.
“Sekarang Pemkot sendiri sedang mengurus administratif dan persiapkan segala sesuatunya, kita harap bisa segera mendapat restu pusat dan segera dilaksanakan setiap tahapannya,” tutur Ate. (igi)