TASIK — Pemerintah kembali membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK) mulai akhir Mei hingga Juni mendatang.
Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Banjar, Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Garut sudah mengusulkan kebutuhan pegawainya di masing-masing.
USULAN FORMASI CPNS DAN CPPPK DI PRIANGAN TIMUR
Daerah Formasi CPNS Formasi PPPK Formasi Total
Kota Tasikmalaya 240 1.089 1.329
Kab. Tasikmalaya 1.180 165 1.345
Kota Banjar 221 320 541
Kab. Garut - - 598
Kab. Ciamis 188 2.819 3.007*
*) Usulan yang sudah disetujui Kemen-PAN RB
Pemerintah Kota Tasikmalaya mengusulkan 240 formasi pada rekrutmen CPNS dan 1.089 CPPPK tahun ini.
Kepala Bidang Pembinaan Data, Informasi dan Formasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tasikmalaya Dimas Iskandar menuturkan pihaknya di tahun ini tidak hanya mengusulkan formasi bagi rekrutmen CPNS.
Usulan untuk formasi CPPPK diajukan sebanyak 1.089, yang didominasi tenaga pendidik khusus bidang studi dan guru kelas.
”Di luar itu, ada juga untuk guru pendidikan agama Islam hampir 60 orang, tenaga kesehatan 68 orang,” kata Dimas kepada Radar, Selasa (18/05/2021).
”PPPK ini memang difokuskan untuk fungsional tertentu secara spesifik, sehingga untuk tenaga di bidang administrasi dan teknis tidak diakomodir di PPPK ini,” sambung dia.
Saat ini, kata dia, pemkot masih menunggu restu atas usulan formasi yang telah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Dia belum bisa memastikan secara jelas, berapa kuota formasi yang akan tersedia di rekrutmen mendatang.
”Kita juga belum bisa pastikan, khawatir jadwal juga kan bisa saja tentatif, termasuk jumlah formasi yang akan diakomodir pusat,” tuturnya.
Dia menjelaskan, kuota PPPK sendiri didominasi bagi tenaga pendidikan menyangkut adanya kebijakan khusus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dimana adanya program satu juta PPPK di lingkup kependidikan.
”Meski informasi terakhir itu, tidak terisi seluruhnya oleh daerah, kurang lebih hanya 50 persenan saja,” katanya.
Selain karena program tersebut, ada juga kebijakan lain yang mengharuskan mengakomodir tenaga pendidikan di lingkup Kementerian Agama.
Pelaksanaan sendiri, lanjut dia, diprediksi akan mulai pertengahan tahun ini.
Kategori :