INDIHIANG - Kepala dinas (kadis) di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya diminta tak ragu dalam melaksanakan program kegiatan. Apalagi, bagi instansi yang tidak terdampak refocusing untuk penanggulangan Covid-19.
“Kondisi ekonomi masyarakat kian terpuruk dan bisa diintervensi dengan adanya pembangunan dari pemerintah. Maka kadis harus berani mengeksekusi anggaran,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Ketua Muslim S Sos MSi kepada Radar, Kamis (29/4/2021).
“Tetapi, untuk kegiatan yang tidak terdampak refocusing jalankan saja. Jangan tunda-tunda, masyarakat sudah menunggu adanya perputaran uang dan menggerakan ekonomi lewat program pemerintahan,” papar Muslim.
Menurut dia, beberapa dinas sebetulnya sudah mulai menggulirkan program kegiatan. Seperti Disporabudpar dan Dinas KUMKMPerindag. Termasuk belanja hibah dan program pemberdayaan, diantaranya sudah mulai terlihat berjalan.
”Sayangnya baru sebagian kecil, padahal dinas-dinas itu terdampak refocusing kan di kisaran 20-30 persen, yang lainnya kenapa tidak segera dieksekusi ketika itu tidak terganggu dan tidak harus menunggu perwalkot yang disetujui Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” kata dia.
Senada dengan Muslim, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya H Wahid menuturkan hal serupa. Refocusing anggaran yang diamanatkan Kementerian Keuangan terhadap seluruh daerah se-Indonesia, tadi malam difinalkan oleh Banggar dan TAPD.
Politisi PDI-Perjuangan itu tidak menampik adanya selentingan tentang kepala dinas yang enggan menjadi Pejabat Pemegang Komitmen (PPK) pada suatu program pembangunan. Padahal, itu sudah diamanatkan aturan dari pusat dan harus dijalankan. ”Saya juga dengar hal itu, kok takut, ragu, tunjangannya mau, kerjanya engga,” keluhnya.
“Kalau sesuai mekanisme dan prosedur kenapa takut, masyarakat sudah menunggu, yang jadi buruh kuli bangunan, yang jadi pelaksana kegiatan dan lain-lain,” sambung Muslim yang juga Koordinator Komisi III DPRD tersebut.
“Selanjutnya baru yang terdampak refocusing bisa segera berjalan, lelang, dan tahapan lain sebagainya kita harap tidak ditunda,” harap Wahid.
Ia menaksir dengan rentan waktu yang tersisa, kegiatan bisa terealisasi tepat waktu menuju tahun anggaran perubahan 2021. Namun, apabila eksekutif berleha-leha, khawatir pelaksanaan program kegiatan dari APBD Murni bertumpuk di akhir tahun bersamaan dengan kegiatan pada anggaran perubahan.
“Ya kita harap dinas-dinas sudah siap eksekusi tahapan kegiatan, ketika kita sudah final menetapkan refocusing,” dorong politisi PKB tersebut. (igi)