JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengkritik keras isi Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan II.
Kamus yang beredar dibuat berdasarkan arahan dari Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid dan Direktur Sejarah Kemendikbud Triana Wulandari.
Alasannya, tidak menampilkan fakta sejarah yang proporsional.
Menurut pria yang akrab disapa HNW ini, kritik tersebut terutama terkait dengan tidak dimasukkannya banyak peran para tokoh Islam dalam membangun bangsa.
Sedangkan tokoh komunis yang melakukan pemberontakan justru banyak disebut dalam kamus tersebut.
Sehingga bisa menyesatkan masyarakat umum maupun guru dan anak didik.
Menurutnya, setelah dirinya membaca kamus yang beredar tersebut, bukan hanya pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy'ari yang tidak dicantumkan sebagaimana disebut dalam banyak pemberitaan.
Bahkan putranya, KH Wahid Hasyim, yang anggota BPUPK, Panitia 9 dan PPKI, yang sudah diakui sebagai Pahlawan Nasional dan berperan konstruktif untuk menghadirkan dan membentuk Indonesia Merdeka juga tidak dimasukkan ke dalam Kamus tersebut.
"Ini maksudnya apa?” ujarnya melalui siaran pers yang diterima, Kamis (22/04/21).
HNW mencatat beberapa tokoh yang penting lainnya yang tidak dicantumkan.
Di antaranya, KH Mas Mansoer, Syafruddin Prawiranegara, Mohammad Natsir, dan Ir Djoeanda yang merupakan Guru Muhammadiyah yang berjasa dengan Resolusi Djoeanda menjadikan Indonesia menjadi betul-betul NKRI yang bercirikan nusantara, dan lain sebagainya.
Di sisi lain, kata HNW, sejumlah pihak yang tercatat pernah memberontak dan memecah belah bangsa Indonesia dimasukan ke dalam Kamus Sejarah Indonesia tersebut.
"Tokoh-tokoh sentral Partai Komunis Indonesia (PKI) seperti Alimin, Semaun, Musso, Amir Syarifuddin, DN Aidit malah disebut," ucapnya.
"Bahkan, Bapak Komunis Asia Tenggara Henk Sneevliet yang sukses memecah belah Sarekat Islam menjadi putih dan merah justru dicantumkan, termasuk organisasinya, ISDV,” sambungnya.
HNW juga membandingkan penjelasan mengenai Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mendapat porsi yang jauh lebih besar dibanding partai-partai lainnya atau Ormas Islam.
Menurutnya, sudah seharusnya Dirjen Kebudayaan Kemendikbud selaku pengarah dari penyusunan Kamus tersebut untuk mengklarifikasi secara benar terkait hadirnya buku Kamus Sejarah Indonesia yang beredar itu.
Kategori :