Semua akan dikelola masyarakat melalui koperasi, UMKM, atau BUMD yang direkomendasikan kepala daerah.
Menurut Bahlil, masyarakat harus diberi kesempatan menjadi tuan di negerinya sendiri.
Karena itu, pemerintah melarang pihak luar daerah ikut mengelola sumur minyak rakyat.
Hanya pelaku usaha lokal yang direkomendasikan oleh kepala daerah yang boleh terlibat.
Bahlil berharap kebijakan ini memberi ruang bagi masyarakat untuk bekerja dengan tenang dan mendapatkan pendapatan yang layak.
BACA JUGA: K-Popers Wajib Coba! Edit Foto Jadi Idol K-Pop dengan Prompt AI
BACA JUGA: Seni Realistis Koboi Texas dengan Prompt AI dan Gemini AI
Selain itu, diharapkan ekonomi daerah juga tumbuh lebih kuat dan mandiri.
Menteri Koperasi dan UMKM Maman Abdurrahman menambahkan, pihaknya akan mendukung dari sisi pembinaan dan pendampingan.
Kementerian UMKM akan memastikan bahwa pelaku usaha kecil dan menengah benar-benar mendapatkan manfaat dari kebijakan ini.
Maman menegaskan kerja sama antara kementerian dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan.
Kementerian ESDM akan mengatur aspek teknis. Sementara pihaknya berperan memastikan keberlanjutan dan dampak ekonomi bagi daerah.
Gubernur Jambi Al Haris menyambut positif kebijakan tersebut. Dia menilai program pengelolaan sumur minyak oleh rakyat bisa menjadi solusi atas permasalahan sumur ilegal yang sering menimbulkan kebakaran dan pencemaran.
Pemerintah daerah juga akan mengawasi agar jumlah sumur rakyat tidak terus bertambah secara liar.
Dari sisi industri, Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyatakan komitmen penuh mendukung kebijakan ini.
BACA JUGA: Prompt AI Art Generator Ciptakan Wallpaper yang Super Realistis