Pemerintah daerah, kata Anne, harus memastikan sistem distribusi dan pengawasan makanan dilakukan secara ketat, mulai dari dapur penyedia hingga ke sekolah penerima manfaat.
“Program seperti MBG ini sebenarnya sangat baik, tapi kalau pengawasannya lemah, bisa berbalik menjadi masalah hukum. Karena yang dirugikan adalah masyarakat,” tuturnya.
Kasus-kasus dugaan keracunan di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Tasikmalaya, kini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program sosial.
Tanpa langkah pengawasan yang kuat, risiko hukum dan kehilangan kepercayaan publik bisa semakin besar.