JAKARTA, RADARTASIK.COM – Skandal beras oplosan mencuat ke publik usai temuan mengejutkan disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Rabu 30 Juli 2025.
Dari hasil pemeriksaan terhadap 268 merek beras, ditemukan 212 merek beras tak sesuai standar mutu nasional.
Dikutip dari Disway.id, Amran menjelaskan sebagian besar dari merek-merek itu mengandung butiran patah atau broken yang melebihi ambang batas yang ditentukan.
Ada yang tingkat patahannya mencapai 30 hingga 50 persen. Padahal tetap mengklaim sebagai beras premium.
BACA JUGA: Lansia 96 Tahun Tewas Bersimbah Darah di Kadipaten Tasikmalaya, Diduga Korban Penganiayaan
Pemerintah sendiri sudah menetapkan kadar maksimal patahan untuk klasifikasi beras premium dan medium. Jika melampaui batas, maka produk tidak lagi memenuhi syarat sebagai beras berkualitas tinggi.
Sayangnya, temuan menunjukkan masih banyak produk yang menyesatkan konsumen dengan klaim palsu.
Arahan Tegas Presiden
Presiden Prabowo Subianto bereaksi keras terhadap praktik curang niaga beras ini. Dia menegaskan pentingnya mengusut tuntas kasus beras oplosan. Itu disampaikan dalam pidatonya di Hari Lahir ke-27 PKB.
BACA JUGA: Pemkot dan DPRD Kota Tasikmalaya Pilih Benahi RSUD dr Soekardjo Tanpa Alih Kelola ke Pemprov
Presiden menyatakan telah memberi mandat langsung kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk menyelidiki, menindak dan menyita seluruh produk yang melanggar aturan.
Menurutnya, sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33, sektor pangan merupakan cabang produksi penting yang harus dikuasai negara.
Presiden mempertanyakan pentingnya beras, jagung dan minyak goreng dalam kehidupan rakyat —sekaligus menegaskan ketiganya sangat vital dan tak boleh dipermainkan.
Menteri Pertanian menyatakan seluruh data hasil pemeriksaan sudah diserahkan kepada penegak hukum.
BACA JUGA: Sinergi FPT dan TNI Sukses Wujudkan Rumah Layak Huni di Kota Tasikmalaya