TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Warga Kota Tasikmalaya terus mengeluhkan buruknya penerangan jalan umum di berbagai wilayah, meskipun pemerintah daerah mencatat pendapatan hingga Rp259 miliar dari sektor Pajak Penerangan Jalan (PJU) dalam tiga tahun terakhir.
Hingga pertengahan 2025, Radar Tasikmalaya menemukan sebanyak 1.269 titik lampu jalan padam, termasuk di jalan-jalan protokol seperti KHZ Mustofa dan SL Tobing, serta di berbagai ruas lingkungan di pinggiran kota.
Kondisi ini sudah berlangsung berbulan-bulan dan menuai banyak keluhan warga, khususnya mereka yang beraktivitas malam hari.
Di media sosial, keluhan dilontarkan dengan tagar dan frasa satir “Tasik Gelap”.
BACA JUGA:Luar Biasa! Dua Alumni SMA Pradita Dirgantara Jadi Lulusan Terbaik AAU, Salah Satunya Eks Pemain DBL
Sejumlah warganet mempertanyakan manfaat dari pajak PJU yang otomatis dipotong dari tagihan listrik setiap bulan.
“Setiap bulan bayar listrik, tapi tiap malam lewat jalan utama rasanya kayak di hutan,” tulis seorang pengguna TikTok di unggahan Radar Tasik.
Berdasarkan data resmi dari Open Data Kota Tasikmalaya, pemerintah mencatat pendapatan dari pajak PJU sebesar Rp76,2 miliar pada 2021, naik menjadi Rp89,7 miliar pada 2022, dan kembali meningkat menjadi Rp93,9 miliar pada 2023. Total keseluruhan mencapai Rp259,9 miliar dalam tiga tahun.
Sementara itu, Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya berdalih keterbatasan anggaran menjadi kendala utama perbaikan lampu jalan.
BACA JUGA:Generasi Muda Harus Paham Pancasila, TNI Gencarkan Edukasi Siswa SMA di Tasikmalaya
Dalam Perubahan APBD 2025, pemerintah hanya menambahkan anggaran sebesar Rp300 juta, yang baru akan direalisasikan pada Oktober mendatang.
“Ada tambahan untuk pengadaan 16 unit dan pemeliharaan 42 unit lampu PJU,” kata Kepala Seksi Fasilitas Lalu Lintas Dishub Kota Tasikmalaya, Yusep Suteddy.
Langkah ini dinilai belum cukup untuk menangani ribuan titik PJU yang mati.
DPRD Kota Tasikmalaya pun mendesak pemerintah untuk tidak menganggap remeh persoalan penerangan jalan, karena menyangkut aspek keselamatan, kenyamanan, dan hak warga atas ruang publik yang aman dan layak.