Pendapatan Retribusi Kota Tasikmalaya Seret, DPRD Minta Evaluasi Dishub dan DLH

Misalnya pada retribusi sampah, banyak warga enggan membayar karena tidak mendapat layanan pengangkutan sampah secara memadai. 

“Masyarakat menilai tidak sebanding antara pungutan retribusi dan layanan yang diterima. Bahkan yang sudah dilayani pun banyak yang tidak membayar,” ucapnya.

Ia berharap ke depan ada perbaikan menyeluruh dalam sistem pengelolaan retribusi agar kebocoran bisa ditekan dan target bisa lebih realistis. 

“Saat ini kita mulai pembahasan APBD 2026. Kita tidak bisa terus bergantung pada bantuan provinsi. Maka, peningkatan PAD jadi hal mutlak,” pungkasnya.