“Media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, kita semua harus memahami batasannya. Kritik yang sah harus dilindungi, jangan sampai warga takut bersuara karena kekuasaan disalahgunakan,” ujarnya.
Cecep menambahkan bahwa kegiatan serupa akan rutin digelar sebagai wujud keberpihakan terhadap hak konstitusional masyarakat sipil, terutama di ruang digital.
Sarasehan ini menegaskan bahwa ruang digital harus tetap menjadi ruang terbuka bagi kritik konstruktif.
Pejabat publik, termasuk Wali Kota Viman dan Wakil Wali Kota Diky, tidak bisa menggunakan pasal-pasal UU ITE untuk menekan suara warga.
BACA JUGA:GP Ansor Kota Tasikmalaya Luncurkan Program Bantuan Hukum Gratis untuk Warga Miskin
Kritik terhadap kebijakan, pelayanan, hingga perilaku pemimpin adalah bentuk partisipasi publik yang sehat dan sah demi kemajuan Kota Tasikmalaya.