RADAR TASIK.COM - Miliarder teknologi Elon Musk baru-baru ini menyatakan dukungannya terhadap potensi Greenland untuk merdeka dari Denmark dan bergabung dengan Amerika Serikat.
Pernyataan ini muncul setelah Presiden terpilih Donald Trump kembali menghidupkan minat untuk mengakuisisi pulau tersebut, yang saat ini memiliki status otonomi di bawah Denmark.
Melalui akun X (sebelumnya Twitter), Musk menyampaikan, "Jika penduduk Greenland ingin menjadi bagian dari Amerika, yang saya harap mereka lakukan, mereka akan sangat diterima!"
Pernyataan ini mengomentari hasil survei Universitas Kopenhagen yang menunjukkan mayoritas warga Greenland mendukung kemerdekaan dari Denmark.
Dukungan Musk muncul seiring dengan pernyataan Trump yang menekankan bahwa mengakuisisi Greenland merupakan sebuah "kebutuhan mutlak" dan terkait dengan "keamanan nasional."
Trump sebelumnya mengajukan gagasan pembelian Greenland pada masa jabatan pertamanya pada 2019, tetapi idenya menghadapi penolakan dari pemerintah Greenland dan Denmark saat itu.
Namun, Perdana Menteri Greenland, Mute Egede, menolak kemungkinan penjualan wilayah tersebut kepada AS, tetapi menyatakan keterbukaan untuk berdialog dengan Trump.
"Kami memiliki keinginan untuk merdeka, keinginan untuk menjadi tuan atas rumah kami sendiri. Ini adalah sesuatu yang harus dihormati oleh semua pihak," kata Egede.
Selain itu, laporan dari Axios menyebutkan bahwa Denmark telah mengirimkan pesan pribadi kepada pemerintahan Trump, menyiratkan kesediaan untuk membahas peningkatan kehadiran militer AS di Greenland.
Sebagai wilayah strategis di kawasan Arktik, Greenland menjadi lokasi penting bagi pertahanan NATO.
Pulau ini juga menjadi rumah bagi pangkalan militer AS yang mengontrol jalur pelayaran Arktik yang semakin mudah dilalui akibat perubahan iklim.
BACA JUGA:Tertarik Kuliah di UNS? Simak Rincian Biaya Kuliah UNS Terbaru 2025 Jalur SNBP dan SNBT !
Proses Menuju Kedaulatan
Sejak mendapatkan status otonomi pada 1979, Greenland secara bertahap memperjuangkan lebih banyak kedaulatan.
Saat ini, pulau berpenduduk sekitar 60.000 jiwa itu memiliki pemerintahan sendiri, meskipun urusan luar negeri dan pertahanan tetap berada di bawah kendali Denmark.