RADARTASIK.COM - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang teknologi, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital.
Salah satu program unggulan yang dihadirkan adalah Beasiswa Kominfo S2, yang kini dibuka melalui kerja sama dengan Telkom University.
Program ini memberikan kesempatan kepada para profesional, baik dari kalangan pemerintahan, TNI/Polri, maupun masyarakat umum, untuk memperdalam ilmu di bidang keamanan digital.
BACA JUGA:Beasiswa Baznas 2024: Kesempatan Emas untuk Santri Berprestasi. Simak Syarat dan Ketentuan Beasiswa!
Beasiswa Kominfo merupakan program beasiswa pascasarjana yang ditawarkan oleh Kementerian Kominfo.
Program ini dirancang untuk mengembangkan keahlian para penerima beasiswa di bidang informatika, khususnya keamanan digital.
Dengan meningkatnya ancaman siber di era digital, kemampuan dalam mengamankan data dan sistem menjadi semakin penting, dan melalui beasiswa ini, Kominfo berharap bisa mencetak tenaga ahli yang dapat menjaga infrastruktur digital Indonesia.
Kerja sama dengan Telkom University dalam program ini memberikan nilai tambah, mengingat Telkom University merupakan salah satu institusi pendidikan yang memiliki reputasi unggul di bidang teknologi informasi.
Program beasiswa ini tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga membuka jalan bagi para peserta untuk berkontribusi lebih luas dalam melindungi keamanan digital di tanah air.
Program Beasiswa Kominfo S2 terbuka untuk berbagai kalangan.
Jalur pendaftaran ini dapat diikuti oleh:
Pegawai Negeri Sipil (PNS): PNS yang bekerja di sektor teknologi informasi dan komunikasi diizinkan untuk melamar, dengan harapan mereka bisa mengembangkan kemampuan dan memberikan dampak lebih besar dalam peran mereka.
BACA JUGA:Beasiswa MBZUAI 2025, Peluang Studi di Bidang Kecerdasan Buatan di UEA
TNI/Polri: Anggota TNI dan Polri yang terlibat dalam keamanan digital atau bertugas di unit-unit terkait juga dapat mengikuti program ini.
Masyarakat Umum: Tidak hanya terbatas pada aparatur negara, masyarakat umum yang bekerja di sektor teknologi informasi atau sebagai pelaku rintisan lokal (start-up) juga bisa mendaftar.