BANJAR,RADARTASIK.COM - Sejumlah massa dari dua kubu calon wali kota dan wakil wali kota di Pilkada 2024 Kota Banjar melakukan unjuk rasa di kantor KPU, Selasa 6 Agustus 2024.
Aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan atas hasil Pilkada 2024, dengan satu kubu menolak kekalahan dan kubu lain mengklaim adanya kecurangan.
Petugas gabungan dari TNI dan Polri segera turun tangan untuk mengamankan situasi yang semakin tegang, di mana kedua kubu saling berteriak meminta pelaksanaan ulang Pilkada 2024 Kota Banjar.
Ketegangan memuncak hingga memaksa petugas menggunakan water cannon dari Brimob untuk membubarkan massa.
BACA JUGA:Stunting di Kota Tasikmalaya Meningkat, Program Damaskus Diharapkan Efektif Jadi Solusi
Situasi tak kunjung reda ketika massa kembali berkumpul dan merusak fasilitas umum, sehingga diperlukan tindakan dari tim anarkis Detasemen 45 Brimob dan tim Rajawali.
Tim anarkis menangani massa yang melakukan tindakan anarkis, sementara tim Rajawali menembakkan gas air mata untuk mengendalikan situasi.
Beberapa pengunjuk rasa terkena dampak gas air mata dan dievakuasi oleh tim medis.
Namun, seluruh rangkaian kejadian ini ternyata hanya bagian dari simulasi Sispamkota dalam operasi Mantap Praja Lodaya 2024.
BACA JUGA:Ini 7 Spot Favorit di Jalan Braga Bandung yang Wajib Dikunjungi, Ada Kafe Legendaris Braga Permai
Simulasi ini bertujuan untuk mempersiapkan aparat dalam menghadapi potensi konflik selama tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Kapolres Banjar, AKBP Danny Yulianto, menjelaskan bahwa simulasi melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, Brimob, Satpol PP, Dishub, BPBD, PMI, dan perwakilan ormas.
"Simulasi ini menggambarkan tindakan yang harus dilakukan petugas jika terjadi konflik saat Pilkada 2024," ujarnya.
Danny menekankan pentingnya pemetaan titik rawan dan antisipasi dini untuk mencegah konflik.