Ketika itu ditemukan penyebab belum efektifnya proses pengurusan visa dan Itas, lantaran pemohon harus berurusan di dua instansi bahkan lebih.
Pemrosesan Vitas juga harus menunggu rekomendasi dan tidak ada kepastian waktu. Sistem layanan Vitas bersifat silo dan tidak interoperabilitas antarinstansi.
Rekomendasi kebijakan tersebut telah dibahas dan ditindaklanjuti Menteri Hukum dan HAM yaitu dengan mengimplementasikan pola single phase, single process.
Kemenkumham menghubungkan kembali permohonan rekomendasi keimigrasian dengan sistem Online Single Submission (OSS).
BACA JUGA: Dengan Layar OLED Sony Xperia 10 VI juga di Otaki Chipsen Snapdragon 6 Cek Harganya di Sini
Kemudian, pemrosesan visa dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan izin berusaha atau single process.
Lalu, penyederhanaan persyaratan penerbitan visa izin tinggal bagi investor serta mekanisme pembayaran visa termasuk visa on arrival yang dilakukan penyederhanaan dan bersifat cashless (digital payment). Transformasi tersebut disetujui dengan ditetapkannya PMK Nomor 7/PMK.02/2023.
Pihak Imigrasi juga mengubah skema posisi institusi dalam skema perizinan Warga Negara Asing dari posisi hilir menjadi hulu.
Transformasi yang dilakukan Kemenkumham sangat memengaruhi perkembangan nilai Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
BACA JUGA: Waduh! Jalan Rusak di Kota Tasikmalaya Ada 560 Titik, Paling Banyak Ada di Kecamatan ini
Tahun 2022 nilai RB Kemenkumham hanya kategori BB. Sedangkan tahun 2023 nilai RB Kemenkumham naik menjadi kategori A. Nilai SAKIP Kemenkumham terus mengalami peningkatan sejak tahun 2021 hingga 2023.
”Saya yakin tren ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan,” saran dia saat diundang pada Rapat Koordinasi Fungsi Imigrasi Perwakilan RI Tahun 2024 di Los Angeles, Amerika Serikat, Selasa 28 Mei 2024.
Dia menilai imigrasi memainkan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan hubungan internasional, seperti aspek ekonomi, budaya, pendidikan dan keamanan.
Untuk meningkatkan fungsi imigrasi dapat dilakukan dengan peningkatan efisiensi layanan, transparan dan akuntabel, pelayanan publik yang lebih baik, penguatan teknologi informasi, kolaborasi antarinstansi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
BACA JUGA: Jadwal Peluncuran Xiaomi 14 Civi dengan Dual Kamera Selfie 32MP + 32MP Terungkap
Sementara Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menegaskan komitmen Kementerian Hukum dan HAM untuk terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan publik.