Berkaitan dengan itu, Badan Pangan Nasional telah mengirim surat kepada Perum Bulog. Isinya adalah demi mendukung terwujudnya kelancaran penyelenggaran Pemilu dan mempertimbangkan tahapan dan jadwal Pemilu yang ditetapkan oleh KPU, maka penyaluran bansos beras dihentikan sementara dalam rentang waktu 8 sampai 14 Februari di seluruh wilayah.
BACA JUGA: Berapa Harga 1 Kg Durian Musang King 2024? Ternyata Sebanding dengan Setengah Gram Emas Perhiasan
Kemudian, Bulog diminta mengoptimalkan penyaluran sebelum masa tenang dan pasca pemungutan suara serta mengkoordinasikan dengan dinas urusan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten kota.
Dia menegaskan kembali bantuan pangan beras diberikan bukan hanya jelang Pemilu. ”Agendanya juga tidak mengikuti agenda politik tetapi memang sesuai dengan kebutuhan,” ujar dia.
”Sebenarnya program seperti ini memang sudah ada sejak dulu, hanya saat ini produk berasnya itu sangat baik dan hampir tidak ada komplain. Alhamdulillah karena Bulog sendiri sudah melakukan perbaikan. Bantuan pangan ini terlihat masif karena memang penugasan Badan Pangan Nasional kepada Bulog dan terus dikoordinasikan dengan sangat baik,” sebutnya.
Untuk diketahui, realisasi bantuan pangan beras sampai 6 Februari telah menyentuh angka 179.149.760 kg. Rencananya program bantalan ekonomi masyarakat ini akan dilaksanakan sampai Juni mendatang.
Panen Raya Bulan Maret
Menyambut panen raya bulan Maret, Arief memastikan Badan Pangan Nasional bersama BUMN pangan siap berperan sebagai offtaker.
Dia memproyeksikan panen raya bulan Maret mencapai 3,51 juta ton beras dan 1,9 juta ton jagung. ”Kita siapkan MRMP (Modern Rice Milling Plant), CDC (Corn Drying Center), dryer (pengering) di-on-kan semua,” ujarnya.
Pemerintah akan berupaya menjaga harga di tingkat petani supaya tidak jatuh. Misalnya beras, jika saat panen mulai meninggi, harga gabah masih di kisaran Rp 5.500 - Rp 6.000, maka itu cukup baik.
BACA JUGA: Masa Tenang Pemilu 2024 di Tasikmalaya, Pengawas TPS Harus Waspadai Hal ini
Namun jika harga gabah di bawah itu, maka pemerintah bisa dianggap tidak bisa mengelola kesejahteraan petani.
Kesejahteraan petani dapat dilihat dalam perkembangan NTP (Nilai Tukar Petani). Khusus NTPP (Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan) berdasarkan historis data dari Badan Pusat Statistik (BPS), mulai Oktober 2022, NTPP tercatat mulai berkembang melampaui angka 100. Paling baru NTPP di Januari 2024 berada di 116,16.