”Kementerian PANRB terus mendorong dan siap membantu agar pelayanan publik mudah, cepat dan efisien dengan pengitegrasian layanan publik melalui MPP. Kami berharap secepatnya MPP dapat hadir khususnya MPP Digital di IKN,” tegas dia.
Anas menjelaskan pengintegrasian layanan melalui digitalisasi merupakan salah satu fokus Presiden Joko Widodo.
Ini dalam rangka mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). ”Nanti IKN menjadi contoh bagaimana semua layanan terdigitalisasi,” ujar dia.
Sementara Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi menerangkan progres pembangunan IKN sudah mencapai 29,27 persen.
BACA JUGA: Pippo Inzaghi Terkejut Maldini Dipecat AC Milan: Dia Seorang Legenda dan Pria yang Hebat
Dalam proses terbentuknya IKN, terdapat 4 tahap proses yaitu persiapan, pembangunan, pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Penyelenggaraan pemerintahan tahun depan dan setelah berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara melalui keputusan presiden.
”Kami hari ini sementara menggagas bagaimana pembagian wilayah untuk pemerintahan, termasuk kami lagi menggagas untuk memperkuat peran otorita,” ujar Thomas.
Terkait percepatan Mal Pelayanan Publik (MPP) di IKN, ia mengatakan saat ini masuk pada P yang terakhir yaitu penyelenggaraan pemerintahan.
Penyelenggaraan MPP perlu dilakukan dan pemerintah harus siap merespons semua kepentingan masyarakat terkait pelayanan publik.
Dia mengaku sangat setuju dengan percepatan MPP untuk pelayanan publik yang lebih baik. Bahkan, kalau bisa melebihi yang hari ini.