TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Rekrutmen Panwascam di Kabupaten Tasikmalaya menyisakan keluhan. Ketua Bawaslu berikan penjelasan.
Rekrutmen anggota Panwascam di Kabupaten Tasikmalaya menyisakan keluhan dari beberapa peserta seleksi tersebut. Terutama dalam menentukan 3 orang terpilih menjadi anggota Panwascam.
Salah seorang peserta calon anggota Panwascam dari Kecamatan Taraju, Nurdin mengeluhkan soal menentukan 3 orang terpilih menjadi anggota Panwascam.
Nurdin mengaku, jika nilai hasil Computer Assisted Test atau CAT-nya paling tinggi dibandingkan dengan 5 orang calon lainnya di kecamatan tersebut.
Namun setelah proses wawancara selesai dilakukan dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Nurdin tidak terpilih menjadi 3 orang yang lolos.
Padahal, kata dia, peserta dengan nilai CAT yang paling rendah di kecamatan tersebut justru malah terpilih.
"Saya mempertanyakan bagaimana proses dan mekanisme yang sebenarnya dilakukan Bawaslu dalam rekrutmen Panwascam kali ini. Lalu untuk apa ada tes CAT jika hasilnya ternyata tidak mengacu ke sana," kata Nurdin melalui sambungan telepon Jumat 28 Oktober 2022.
Nurdin mempertanyakan apa yang menjadi standar penilaian dalam tahapan wawancara. Sebab jika dari pemahaman dan wawasan dalam menjawab pertanyaan, Nurdin mengaku lebih baik dan berpengalaman. Sebab periode pemilu sebelumnya pun ia sebagai anggota panwascam.
Bahkan, Nurdin juga aktif dalam berorganisasi di daerahnya.
"Jika acuannya pengalaman dan kecakapan berorganisasi, maka saya pun kemarin sebagai anggota panwascam. Bahkan juga aktif di organisasi di Taraju," kata Nurdin.
Tak hanya Nurdin, protes juga datang dari Ajat Munajat, peserta calon anggota Panwascam dari Kecamatan Cigalontang.
Bahkan Ajat Munajat melayangkan surat terbuka terkait rekrutmen anggota panwascam yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya.
Dalam surat terbukanya, Ajat Munajat yang mengatasnamakan Forum Pemuda Peduli Pemilu ini sangat menyayangkan proses rekrutmen panwascam karena terkesan formalitas belaka.
"Dari awal proses pendaftaran juga sebetulnya harus ada yang berguguran. Sebab calon panwascam itu harus bersih dan berintegritas tidak memihak terhadap salah satu partai politik," ujar dia.
Dari ratusan orang pendaftar hanya beberapa persen pendaftar yang membuat pernyataan, bahkan membuat surat izin atasan. Seperti mereka yang bekerja sebagai Pendamping Program Kemitraan Desa atau Program Kementerian lain, bahkan ada juga pendaftar yang selama ini diberi honor bersumber dari APBD.