"Gak boleh ada potongan atas dasar apapun. Dan bagi masyarakat yang tidak masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan sosial) dan belum dapat bantuan untuk segera diusulkan oleh pihak desa atau kelurahan sebagai anggota DTKS baru ke Pusdatin Kemensos," katanya.
"Karena nanti selain BLT dari Kemensos (pemerintah pusat) akan ada juga BLT dari daerah dan desa, Jadi nanti bisa dimasukkan sasaran BLT yang bersumber dari Pemda (pemerintah daerah) atau BLT Desa," tutupnya.
Artikel ini telah tayang di radarjabar.com dengan judul: Banyak Terima Laporan Pemotongan BLT BBM, Ridwan Kamil akan Bentuk Tim khusus