"Kerena memang yang dibutuhkan mereka saat ini yakni regulasi," katanya.
Tambah dia, para pengusaha angkutan umum di Kabupaten Tasikmalaya ada kekhawatiran saat mulai menaikan tarif ongkos angkutan umum bila tidak dibarengi regulasi yang ditetapkan pemerintah daerah.
"Maka dari itu sangat diperlukan dasar hukum itu oleh para pengusaha angkutan umum dalam menaikan tarif ongkos angkutan umum itu," kata Aam.
Aam menilai, kenaikan tarif ongkos itu, baru terjadi lagi di Kabupaten Tasikmakaya setelah tahun 2014 lalu.
"Saya kira ini sangat rasional naik 30 persen dari tarif awal saat ini, melihat kondisi kenikan BBM. Tapi terserah mereka untuk menerapkan tarif bisa disesuaikan dengan jarak atau lainnya," kata dia.
Pada intinya, pihaknya akan terus berupaya agar ada regulasi tentang kenikan tarif itu. "Untuk kepastian hukum ini akan terus kami upayakan, bahkan hari ini kami akan mulai berkonsultasi dengan bagian hukum untuk nantinya diajukan ke Bupati Tasikmalaya," kata Aam.