TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM — Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintah untuk segera membatalkan kenaikan harga BBM.
Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Dedi Kurniawan menjelaskan bahwa semua pihak telah berjuang berjibaku melawan Covid-19.
“Nestapanya masih sama-sama kita rasakan, khususnya pada bidang-bidang vital kehidupan misalnya bidang ekonomi,” ujar Ruli Irawan.
Pasca pandemi, kata Ruli Irawan, harga bahan pokok tidak ketinggalan ikut memberi efek yang signifikan pada kehidupan masyarakat.
“Maka kenaikan harga BBM tentu bukan opsi yang tepat ketika kondisi masyarakat hari ini yang serba kesusahan,” ujarnya.
Ruli Irawan mengaku sangat kecewa kepada langkah pemerintah menaikan harga BBM pasca pandemi. Terlebih, sebelumnya pada Hari Kemerdekaan RI Ke-77 memiliki tema Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat.
”Masyarakat dibuat euporia merayakan kemerdekaan kemudian hari ini dibebani dengan kebijakan kenaikan harga BBM,” ujarnya.
Sejurus dengan itu, anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Rossy Hermawaty juga sangat prihatin dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM.
“Pemerintah tidak mempunyai EQ (emosional question) terhadap kondisi masyarakat yang masih kesulitan pasca pandemi karena ketika BBM naik otomatis harga kebutuhan yang lain ikut naik juga,” ujar Rossy Hermawaty.
Ruli menambahkan, “Dengan menaikan harga BBM, pemerintah sudah tidak melakukan kebijakan anggaran yang pro poor (kebijakan yang berdampak kepada rakyat miskin). Kenaikan harga BBM akan diikuti dengan pengeluaran/biaya belanja masyarakat yang eksponensial.”
Sebelum harga BBM naik, nelayan di Tasikmalaya biaya BBM per hari Rp 300.000, namun setelah kenaikan BBM, nelayan harus menambah biaya belanja Rp 120.000-an.
“Belum untuk belanja lainnya karena akan terjadi kenaikan harga di berbagai sektor sementara pendapatan tetap atau cenderung menurun,” ujarnya.
“Ini juga akan menjadi beban berat bagi masyarakat lainnya, baik ojek, petani, buruh, termasuk para ASN”.
Alasan pemerintah menaikkan harga BBM yang dipicu oleh semakin besarnya beban subsidi dan ketidaktepatan sasaran pemberian subsidi BBM, kata dia, barangkali perlu ditinjau kembali.
”Jika pemerintah melihat subsidi sebagai sebuah beban, maka tentunya hal ini memang akan terasa memberatkan, tetapi sebenarnya pemerintah bisa mengambil kebijakan yang lain selain menaikan BBM. Misalnya menunda proyek-proyek yang tidak mendesak seperti IKN dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung,” ujar Ruli Irawan yang juga Ketua DPD PKS Kabupaten Tasikmalaya ini.