Dia mencontohkan, sejumlah belanja yang mesti dialokasikan di Perubahan APBD mulai dari operasional armada sampah, belanja alat perekaman dan pencetakan KTP, kemudian pembayaran listrik PJU.
“Khawatir dipadamkan lampu jalan kalau tak dibayar, perbulan ada lah Rp 800 juta itu harus kita tutup, maka belanja-belanja lain yang mesti kita tekan,” ujar Ketua PDI Perjuangan Kota Tasikmalaya itu.
Lanjut Muslim, pemkot juga mesti memprioritaskan biaya sewa untuk rumah dinas Penjabat (Pj) wali kota yang bakal efektif bertugas menjelang akhir tahun.
Sebab, Kota Resik belum memiliki hunian dinas kepala daerah lantaran terbengkalai akibat bantuan provinsi tak turun selama pandemi.
“Rumah dinas Pj wali kota harus ada di perubahan ini, karena 14 November nanti Pak Yusuf kan tugasnya berakhir. Otomatis Pj nanti harus disiapkan mengontrak karena rumah dinas wali tak kunjung rampung,” tuturnya.
Ia menyarankan belanja lain semisal pembelian kendaraan operasional, peralatan komputer atau laptop bisa dipending.
Kemudian kegiatan-kegiatan yang baru, dan tidak bersifat untuk memulihkan ekonomi daerah, mengatrol daya beli publik ditunda saja.
“Jadi kita akan secara eksplisit lah membahasnya, agar belanja-belanja tak urjen itu benar-benar ditunda saja. Prioritas kita banyak, jangan dahulukan yang sifatnya gimmick atau sekadar simbolik semata,” tegas Muslim.