Dia menyebut ada sekitar 865 guru yang tidak mendapatkan lagi tunda. Pihaknya juga belum mengetahui berapa besaran tunda yang akan kembali diberikan tahun 2023.
“Besarannya kita tidak tahu pasti karena nanti perhitungannya melalui kajian dan ada penyusunan tim juga untuk membahas penganggatan tunda ini,” ungkapnya.
Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih mengatakan, pemerintah akan mengalokasikan TPP guru sertifikasi melalui mekanisme APBD tahun 2023.
Pemerintah, kata Ade Uu, tidak bisa memberikan TPP guru tanpa adanya peraturan sebagai dasar hukum, karena khawatir nantinya menjadi permasalahan hukum.
“Saya hanya melaksanakan sesuai peraturan. Nanti akan dibentuk tim untuk mengkaji pemberian TPP. Silakan perwakilan guser (guru sertifikasi) dan PGRI untuk membahasnya,” jelasnya.