Salah satunya sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (silpa) tahun lalu yang nyaris menyentuh 100 persen dalam merealisasikan belanja daerah.
“Otomatis silpa kita yang mengecil lantaran tahun lalu kita sukses realisasikan belanja daerah. Maka defisit terbilang besar,” jelasnya.
Maka, kata dia, pihaknya melakukan penyesuaian belanja di organisasi perangkat daerah (OPD).
Namun banyaknya kebutuhan prioritas yang mesti dialokasikan di Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 merembet terhadap dana cadangan pilkada yang mesti disesuaikan.
“Tahun ini proyeksinya dana cadangan Pilkada itu Rp 20 miliaran, tahun depan Rp 15 miliaran, sekarang sudah disetorkan Rp 10 miliar, maka mau tidak mau dana cadangan mesti di-reschedule dan dianggarkan di tahun selanjutnya,” ujar Ivan.
Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang itu mengatakan, kebutuhan untuk Pilkada memang relatif masih besar.
Namun, pihaknya akan menindaklanjuti dengan Pemprov Jawa Barat, terkait dana sharing pelaksanaan Pemilu Serentak mendatang.
“Dulu memang sudah pernah dibahas di gedung sate kaitan itu (dana pemilu, Red). Maka ini jadi harapan kita, bisa ada keringanan lah beban daerah dalam penyelenggaraan Pilkada,” paparnya.
Ivan mengakui, meski sampai saat ini belum final Pemprov bakal membiayai seberapa besar dana kebutuhan untuk penyelenggaraan Pemilu di daerah, namun hal itu bisa menjadi harapan.
Melihat pelaksanaan Pemilu berbagai jenjang dilaksanakan bersamaan, menggunakan sarana prasarana, petugas dan pelaksana yang sama.
“Tentu itu kan ditanggung bersama toh pelaksanaannya juga bersamaan,” pungkasnya.