MASAMBA — Banjir yang kerap terjadi setiap tahun di Kecamatan Malangke, Masamba, dan Baebunta Selatan di Luwu Utara dinilai membutuhkan penanganan yang serius. Termasuk di dalamnya kajian lingkungan hidup secara lebih komprehensif.
Seperti diketahui banjir yang kerap melanda 11 desa di Kecamatan Malangke, dua desa Kecamatan Masamba, dan tiga desa Kecamatan Baebunta Selatan disebabkan oleh tanggul Sungai Baliase yang jebol di daerah Pongko. Tanggul yang jebol itu mencapai panjang 40 meter.
“Yang jebol adalah yang menghubungkan sungai Baliase dan Masamba,” ujar Camat Malangke, Tasman saat Rapat Dengar Pendapat di DPRD Lutra, Rabu, (17/03/21).
Dalam kesempatan itu Tasman pun meminta agar warga Pongo bisa mengizinkan lahannya yang ditempati untuk dibangun tanggul. Karena dengan dibangunnya tanggul, daerah Malangke, Baebunta Selatan, dan Masamba banjir bisa diatasi.
Di tempat terpisah Tokoh Pemuda Malangke, Bayu mengakui hal yang cukup ditakuti warga ketika musim hujan adalah terjadinya banjir. Karena akibat banjir membuat ekonomi masyarakat pun tidak bisa bergerak. "Setiap musim hujan, tanaman jagung di kebun warga juga kerap tenggelam. Begitu pun dengan sawah juga terdampak," katanmya .
Kasi Pengelolaan Sungai, Pantai dan Air Baku Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Luwu Utara, Ludi mengungkapkan pihanya sudah menerima surat pengaduan warga Malangke terkait banjir tersebut. Bahkan lokasi yang menjadi titik persoalan banjir di Pongo sudah ditinjau oleh petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .
Namun, persoalannya, pemilik lahan tidak ingin memberikan lahan untuk dibangun tanggul sepanjang 40 meter. “Mereka menilai pembangunan tanggul ini akan merusak permukiman di Pongo. Air sungai akan menjebol lokasi lain,” jelasnya.
Meskipun tanggul ditutup, masalah lain akan di Pongo, Sekdes Pongo, Kecamatan Masamba, Awaluddin menyebutkan, Dinas PUPR beberapa bulan lalu berkunjung ke lokasi jebolnya sungai. Solusi yang diberikan hanya penutupan sungai yang jebol.
“Sementara kalau lokasi jebol ditutup tanggul. Maka, kampung di Pongo akan tenggelam. Makanya, warga tidak memberikan tanahnya,” ungkapnya.
Kepala Desa Polewali, Kecamatan Baebunta Selatan, Ambo Alla juga mengaku, telah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Desa Pongo. Namun, warga tidak bisa memberikan tanahnya untuk menutup lokasi yang jebol. “Ini juga membuat warga Malangke banjir,” urainya.
Hal inilah harus mendapatkan solusi. Tanggul ditutup dampaknya ke warga Pongo. Kabid Pengelolaan dan Pencemaran Lingkungan DLH Luwu Utara, Ahmad mengatakan, penanganan ini membutuhkan kajian agar tidak ada yang terdampak. “Aspirasi masyarakat ini nantinya akan disesuaikan dengan kajian teknis di lapangan,” kata Ahmad. (shd/red)