Kisruh TPP ASN Pemkot Tasik Akibat Komunikasi Buruk

Baca juga : ASN Pemkot Tasik Kecewa, Besaran TPP Berkurang

Bahkan, sambung Agus, diprediksi semua TPP ASN akan turun atau terkena pemotongan karena adanya kebijakan Mendagri tersebut. ”Tapi kok ini jadi ada reaksi dari ASN, berarti ada sosialisasi yang tidak tersampaikan kepada mereka. Sehingga ASN komplain atas pemotongan tersebut,” ujar politisi PPP Kota Tasikmalaya itu.

       

Pada prinsipnya, lanjut Agus, apa yang sudah menjadi kebijakan pusat tentu bukan hal yang patut diperdebatkan di tingkat daerah. Sehingga mau tidak mau harus menerima.“Apalagi soal gaji atau TPP, karena aturan dari pusatnya begitu,” tuturnya.Namun demikian, kata dia, munculnya polemik dipastikan ada hal yang salah dan tidak diperhitungkan. Di antaranya Pemkot kurang mengomunikasikan penyesuaian TPP ini kepada para pegawai. “Apalagi urusan duit atau perut pegawai, harus ada pemahaman sejak awal,” katanya.Persoalan ini, kata Agus, menunjukkan pola komunikasi yang buruk di internal Pemkot. Sehingga wajar jika banyak program pemerintah yang kurang tersosialisasikan kepada masyarakat. “Ya sosialisasi di internal saja buruk, apalagi ke masyarakat,” ujarnya.Agus pun meminta Plt Wali Kota Tasikmalaya dan Sekda Kota Tasikmalaya bisa meredam kegaduhan terkait pemotongan TPP tersebut. Pasalnya menjadi citra buruk di mata publik dan tentunya jangan sampai terulang di kemudian hari. ”Malu sama masyarakat, bagaimana pelayanan berjalan baik kalau pegawainya masih meributkan TPP,” pungkasnya.Sebelumnya diberitakan, sejumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya harus menelan kekecewaan atas menurunnya besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Padahal, belakangan ini mereka baru selesai menanti pencairan tunjangan tersebut yang tertunda sekitar dua bulan.Berdasarkan informasi yang dihimpun Radar, kegaduhan di sejumlah instansi teknis dan instansi kewilayahan pemerintah terjadi Selasa (16/3/2021). Di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beberapa pegawai mempertanyakan besaran TPP yang diterima mengalami penurunan. Bahkan ada yang sampai menanyakan dan menyampaikan langsung keluhannya kepada Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya H Ivan Dicksan, yang merupakan Ketua Tim Penyusun Besaran TPP.“Intinya ada peraturan baru, Permendagri tentang Perhitungan TPP. Dari awal sebetulnya sudah disampaikan ini pasti ada yang terkena dampak,” kata Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Tasikmalaya Imin Muhaemin kepada Radar, Selasa (16/3/2021).