SINGAPARNA, RADSIK - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil XV (KOKAB Tasikmalaya) Drs KH Tetep Abdulatip melaksanakan Reses III Tahun Sidang 2021-2022 bertempat di Gedung Al-Wustho Jalan Kalawagar Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (14/7/2022).
Tetep mengatakan, kegiatan ini menjaring aspirasi termasuk juga melakukan monitoring terhadap program-program yang digulirkan oleh pemerintah. Baik program yang datangnya dari pusat, provinsi, termasuk kabupaten dan kota.
"Saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jabar prioritas pada program-program yang memang diturunkan oleh provinsi. Baik ke dalam bentuk bantuan-bantuan yang diberikan oleh provinsi kepada kabupaten dan kota atau juga program-program yang memang menjadi kewenangan provinsi yang pasti wilayahnya ada di kabupaten dan kota," ujarnya kepada Radar.
Sepanjang melakukan reses, kata dia, memang banyak sekali masukan, aspirasi, keluhan bahkan laporan-laporan dari masyarakat yang ketika dicermati tidak semuanya terkait dengan hal-hal yang menjadi kewenangan provinsi.
”Bagi masyarakat yang namanya dewan kalau turun ke bawah, pokoknya mereka mengajukan segala hal yang mereka rasakan di lapangan. Mereka tidak tahu itu kewenangan, kabupaten kota, kewenangan provinsi atau pusat,” ujar dia, menjelaskan.
”Makanya saya melakukan pendidikan politik, memberikan informasi kepada mereka bahwa ada hal-hal yang menjadi kewenangan pusat, provinsi, kota dan kabupaten. Tentu untuk hal-hal yang menjadi kewenangan provinsi, sehingga kita bisa memberikan masukan kepada OPD terkait, kepada dinas teknis yang ada di provinsi. Masukannya kita himpun kemudian teruskan kepada dinas-dinas teknis,” kata dia.
Sejauh ini, Tetep menjelaskan ada banyak aspirasi masyarakat yang sudah ditampung. Di antaranya ada di bidang keagamaan, termasuk sarana keagamaan, kemudian honorium terutama bagi guru agama, itu ternasuk guru honorer secara umum juga. ”Kemudian pada saat bertemu dengan pemuda, mereka mempertanyakan terkait program-program yang langsung mengarah kepada pemberdayaan pemuda. Baik dari sisi ekonomi, yang melibatkan para pemuda bagaimana pemberdayaan ekonomi di kalangan pemuda termasuk beasiswa untuk para pemuda yang masih kuliah,” kata dia menerangkan.
Menurut dia, di Jawa Barat ada Jabar Fiture Seaders Scholarship (JFLS) anggarannya masih sangat kecil, hanya Rp 8,8 miliar. Tidak sebanding dengan harga satu alaun-alan yang mencapai Rp 15 miliar.
Sementara, untuk JFLS itu dalam rangka mencetak sumber daya manusia (SDM) masyarakat Jawa Barat, literasi muda Jabar yang unggul dan berani bersaing yang memiliki keunggulan dalam berbagai aspek. ”Saya mendorong kepada pemerintah untuk memberikan keberpihakan yang lebih, ditambahlah anggarannya. Sebab masih banyak anak-anak di Jabar yang membutuhkan beasiswa tersebut. Memang dibutuhkan untuk menciptakan SDM yang siap bersaing memiliki banyak keunggulan,” ucap dia.
Nasrulloh Azzam, Bidang Kepemudaan DPD PKS Kabupaten Tasikmalaya mengungkapkan, tentu hari ini Indonesia sedang ada di posisi bonus demografi dan harus dimaksimalkan sebaik mungkin. ”Tentu harapan kami dari adanya reses ini, kepada pemerintah itu bisa menghadirkan program-program yang dibutuhkan kaum milenial,” ucapnya. (obi)