KOTA TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Di saat sejumlah guru honorer di lingkup pendidikan dasar (dikdas) mulai menemukan titik terang, giliran guru-guru pendidikan menengah (dikmen) resah.
Mereka resah berkaitan dengan wacana pusat dalam mengikis personel honorer yang berimbas terhadap pemetaan tugas mereka di daerah.
Ketua Forum Guru PPPK Kota Tasikmalaya Ari Sudrajat menceritakan para guru honorer dikdas sudah bisa bernapas lega. Sudah klir. Dari 129 orang yang lulus passing grade bakal diangkat menjadi PPPK dalam waktu dekat.
BACA JUGA: Pemda Tasikmalaya Harus Cari Solusi, Guru Honorer Lulus Passing Grade Minta Diangkat Jadi PPPK
Sementara sisanya, sekitar 366 orang, akan diobservasi. “Kaitan itu kami minta dikawal, semua bisa digoalkan. Terutama DPRD dan Pemkot Tasikmalaya,” kata Hari kepada Radar, Selasa 12 Juli 2022.
Sementara guru dikmen, lanjut dia, belum klir. Para pengajar se-Jawa Barat mencapai 10.000. Sementara berdasarkan hasil audiensi dengan BKD Jawa Barat, ada 7.000 kuota yang tersedia untuk pengangkatan. Sebanyak 3.000 otomatis mesti menunggu kepastian.
“Misal guru sejarah berapa, bahasa berapa, itu di KCD Wilayah XII penempatannya. Kita mendorong legislatif menyuarakan ini terhadap nasib 3.000 honorer terutama yang bertugas di Tasikmalaya, bagaimana pemetaannya nanti,” harap dia.
BACA JUGA: Mahfud MD Peringatkan Kepala Daerah yang Tolak Penghapusan Honorer Bisa Diberhentikan
Pihaknya tidak menampik persoalan itu merupakan kewenangan provinsi. Namun, ia meminta para wakil rakyat berempati agar nasib 3.000 honorer tidak terkatung-katung.
“Kami minta will DPRD Kota Tasikmalaya sebagai warga Tasik. KTP orang sini, teman-teman orang Tasik. Maka kita minta penguatan sambil kami juga akan ke DPRD Provinsi Jawa Barat dan ke gubernur biar klir bagaimana pengangkatannya,” ujar Hari.
Sebab, lanjut dia, di daerah lain upaya itu bisa dilakukan saat ada dorongan dari pemerintahan daerah. Dia mencontohkan Kabupaten Bogor, kuota pengangkatan guru dikmen bisa naik dari jatah sebelumnya.
BACA JUGA: Kabar Gembira, Pemkab Garut Rekrut 5.200 PPPK
“Itu nanti urusannya dengan DAU, otomatis perlu ada dorongan daerah dan kita harap wakil rakyat bisa upayakan itu,” tekadnya.
Merespons hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya H Ate Tachjan berkomitmen menyampaikan aspirasi para honorer. Waktu dekat ini, pihaknya bakal menyambangi sejumlah instansi di pemerintah pusat untuk menyampaikan itu.
“Kami tampung ini sebagai bentuk peduli dan perhatikan para pendidik. Apalagi, kewajiban Komisi I itu urusan kepegawaian, maka akan kita sampaikan ke BAKN aspirasi ini,” ujarnya.