BANJAR — Munculnya kembali klaster perkantoran saat ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar. Hal itu diungkapkan Pemerhati Pemerintahan dan Sosial Sidik Firmadi SIP, MIP.
Terlebihklaster perkantoran yang muncul berada di tiga kantor yang berbeda. Yakni kantor Kecamatan Purwaharja, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKP) dan terakhir Dispora.
“Hal tersebut menandakan penyebaran Covid-19 di Kota Banjar masih cukup merata dan mengancam para ASN maupun masyarakat,” kata dia kepada wartawan, Jumat (12/3/2021).
Menurut dia, meskipun saat ini upaya vaksinasi sedang dilakukan, namun setidaknya ada beberapa langkah yang harus segera dikerjakan oleh pemkot Banjar.
Pertama harus segera dilakukan tracing dan testing secara cepat dan akurat, agar tidak terus meluas karena akan mengganggu jalannya roda pemerintahan jika banyak pegawai atau ASN tertular Covid-19.
Kedua, lakukan sosialisasi rutin, baik melalui media cetak atau elektronik, media sosial dan lainnya. Tentang pentingnya untuk tetap menjaga prokes dengan ketat meskipun telah dimulai vaksinasi.
“Hal ini sangat penting, karena semenjak dimulainya vaksinasi seolah-olah masyarakat menganggap bahwa Covid-19 sudah tidak ada dan sudah aman untuk bebas melakukan berbagai macam kegiatan,” jelasnya.
Baca juga : Klaster Perkantoran di Kota Banjar Kembali Muncul
Lanjut dia, ketiga perlu ada edukasi secara rutin pula terhadap masyarakat dan seluruh pegawai (ASN) atau orang-orang yang telah diberi vaksin untuk tetap menjalankan prokes dengan baik. Karena vaksin berfungsi sebagai upaya preventif (pencegahan), namun orang yang telah mendapatkan vaksin tetap berisiko tertular Covid-19 jika tidak menerapkan prokes dengan baik.
”Saya berharap kepada Pemkot Banjar untuk tidak mudah merubah kebijakan terkait penanggulangan Covid-19 di Kota Banjar,” tandasnya.
Terlebih, tambah dia, jika kebijakan tersebut justru memunculkan peluang adanya klaster-klaster baru penularan virus Covid-19. Sebaiknya setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemkot Banjar benar-benar dikaji dan dipertimbangkan dulu untung ruginya.
“Ya mulai dari aspek kesehatan masyarakat dan sebisa mungkin kebijakan tersebut jangan sampai membuka ruang klaster penularan Covid-19 yang baru,” ujarnya. (nto)