Radartasik, GARUT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut mengajak Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) membantu menurunkan angka kemiskinan dengan menggerakkan ekonomi di Kabupaten Garut. Hal itu karena saat ini angka kemiskinan di Kabupaten Garut mengalami kenaikan dari 8,6 persen ke 10,5 persen.
“Kami mengajak KNPI sebagai organisasi masyarakat untuk melakukan dialog guna menanggulangi permasalahan kemiskinan ini,” ujar Bupati Garut H Rudy Gunawan kepada wartawan usai menghadiri pelantikan pengurus DPD KNPI Garut di SOR Ciateul, Rabu (6/7/2022).
Rudy mengaku sangat tidak nyaman dengan kenaikan angka kemiskinan itu. Sehingga pihaknya mengajak semua pihak bersama-sama menurunkan kembali angka kemiskinan dengan menggerakkan kembali ekonomi di Kabupaten Garut.
“Target kami tahun 2023 angka kemiskinan turun lagi menjadi 8 persen. Oleh sebab itu pergerakan ekonomi di Kabupaten Garut harus digerakkan, makanya kemarin ada Festival Baso Aci saya kaget luar biasa, ada satu stand yang mendapatkan 38 juta rupiah, dengan omzet Rp 1,5 miliar hanya tiga hari,” katanya.
Bupati Garut berharap KNPI bisa menjadi mitra strategis pemerintah, salah satunya dalam pemulihan ekonomi.
“Tentu sekali lagi kami ucapkan selamat, semoga KNPI bisa menjadi mitra strategis pemerintah, dan KNPI tetap kritis dan KNPI juga membatu program-program lainnya, di antaranya adalah bagaimana kita pemulihan ekonomi,” harapnya.
Ketua DPD KNPI Provinsi Jawa Barat Ridwansyah Yusuf Achmad memberikan empat penekanan kepada kepengurusan baru DPD KNPI Garut, yakni inklusifitas ekonomi, pemberantasan radikalisme, pendidikan calon negarawan, dan memberantas isu stunting maupun isu kesehatan lainnya.
“Mudah-mudahan nanti bisa diterjemahkan dalam bentuk program. Saya juga mohon teman-teman media mengawal berita-berita baik diangkat gitu ketika ada teman-teman KNPI bikin kegiatan diangkat dan menjadi berita positif,” tutur Ridwan.
Di tempat yang sama Ketua DPD KNPI Garut Okke M. Hadits memaparkan kepengurusan KNPI Garut lebih ramping dibandingkan dengan kepengurusan sebelumnya. Meskipun begitu, ia mengungkapkan seluruh perwakilan organisasi kepemudaan (OKP) di Garut sudah masuk dalam kepengurusan tadi.
“(Perbedaan) yang paling mencolok adalah di usia, saat ini 70 persen itu 16-30 tahun. Tapi kalau yang 2019 sampai 2022 itu memang notabene 30 tahun ke atas, meskipun memang AD/ART kita itu disahkan juga oleh UU, dan AD/ART kita mengatur usia keanggotaan itu adalah 40 tahun seperti itu,” ujarnya. (yna)