JAKARTA — Sejumlah kebijakan terus digencarkan pemerintah sebagai upaya pemulihan ekonomi Indonesia yang terdampak akibat pandemi Covid-19.
Sehingga diyakini ekonomi nasional akan
bisa pulih pada tahun ini.
Menteri Keuangan
(Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, salah satu kebijakan extraordinary yang dikeluarkan pemerintah dalam menghadapi kejadian
extraordinary akibat pandemi Covid-19
adalah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Pada tahun 2020,
Pemerintah mengalokasikan sebesar Rp695,2 triliun dan telah terealisasi sebesar
Rp579,78 triliun atau 83,4 persen dari pagu.
Program itu kemudian dilanjutkan
pada tahun 2021 dengan peningkatan alokasi hingga mencapai Rp699,43 triliun.
“Hal ini bertujuan untuk mempercepat
penanganan pandemi Covid-19, khususnya melalui penyediaan vaksinasi,
mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat serta mendorong kinerja
dunia usaha,” ujar Sri Mulyani, kemarin (23/2).
Alokasi tersebut
terbagi ke dalam lima sektor, antara lain sektor kesehatan sebanyak Rp176,30
triliun, perlindungan sosial sebanyak Rp157,41 triliun, program prioritas
sebanyak Rp125,06 triliun, dukungan UMKM dan korporasi sebanyak Rp186,81
triliun, dan pemberian insentif usaha sebesar Rp53,86 triliun.
“Pemulihan ekonomi
dengan berbagai respon kebijakan pemerintah yang luar biasa tahun 2020 akan
terus di akselerasi, dengan menggunakan berbagai instrumen yang ada,” tuturnya.
Mantan Direktur
Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan, pada Januari 2021 ini anggaran PEN sudah
mulai bekerja untuk pemulihan ekonomi.
Adapun, serapan belanja negara per
Januari 2021 lebih tinggi dari tahun 2020, menunjukkan awal yang baik untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Sampai dengan akhir
Januari 2021, realisasi belanja negara tercapai sebesar Rp145,8 triliun, atau
5,3 persen target APBN 2021 terutama didorong belanja modal, bansos, dan PEN,”
ungkapnya.
“Yang paling penting
di dalam APBN Bulan Januari adalah sisi belanja APBN karena APBN instrumen
fiskal yang melakukan akselerasi pemulihan, dan terlihat di dalam belanjanya,
semuanya positive growth dibandingkan
Januari tahun lalu,” tambah Menkeu.
Sementara itu,
realiasi Transfer Ke Daerah dan Dana desa (TKDD) sampai akhir Januari 2021
terbilang masih rendah, karena baru mencapai Rp51,1 triliun, atau 6,4 persen target
APBN 2021.
Terpisah, Ekonom
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira
justru pesimistis bahwa ekonomi Indonesia bakal pulih lebih cepat.
Hal itu
didasari pada fakta bahwa kasus Covid-19 masih terus meningkat.
“Ada vaksin tetapi
kasus harian tinggi, akhirnya banyak yang khawatir tertular virus ketika
belanja, jalan-jalan atau makan di luar rumah. Kinerja konsumsi rumah tangga
bisa kontraksi cukup dalam di kuartal I/2021. Awalnya ada optimisme tapi
sepertinya pemulihan ekonomi berjalan lebih lambat dari ekspektasi,” ujar Bhima.
Kategori :