PHRI Keberatan Penerapan Ganjil Genap di Kota Bogor

BOGOR — Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) keberatan jika kebijakan penerapan ganjil genap bagi pengguna kendaraan roda empat di Kota Bogor, Jawa Barat, terus dilanjutkan. Pasalnya, kebijkan tersebut dinilai telah berdampak terhadap perekonomian, khusus bisnis wisata dan perhotelan. “Kami sangat terdampak dengan adanya kebijakan (ganjil genap) ini. Sebab, ada penurunan sekitar 25 persen jika dibandingkan dengan weekend biasa,” ujar Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor Yuno Abeta Lahay. Sehingga, Yuno pun berharap, kebijakan ganjil genap ini tak diteruskan. Alasanmya, lanjut Yuno, agar sektor ekonomi bisa berjalan maksimal di setiap akhir pekan. “Pemkot juga perlu kontribusi PAD (pendapatan asli daerah),” tambahnya. Seperti diketahui, sebelumnya Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, pihaknya masih menganalisa terkait evaluasi kebijakan ganjil genap dan bukan hanya soal tren kasus positif. Menurut dia, ada tiga faktor yang menjadi indikator apakah kebijakan ganjil genap ini akan dilanjutkan atau tidak. Pertama, dari dimensi mengurangi mobilitas warga, Bima menilai kebijakan ganjil genap berhasil. Kemudian dari aspek kesehatan, kata dia, kuat juga indikasinya berhasil. Meskipun Bima enggan mengatakan kebijakan ganjil genap berhasil mengurangi jumlah kasus secara terus menerus. “Tapi ada satu variabel yang harus dihitung ganjil genap ini dilanjutkan atau tidak, yaitu dimensi ekonomi,” kata Bima. Bima ingin melihat kembali data hotel, restoran, toko-toko, UMKM dan pasar. Menurutnya, prinsip kebijakan tersebut untuk mencari titik temu antara kesehatan dan ekonomi. “Mungkin (kebijakan ganjil genap) bisa dibuat variasi atau diselang seling atau sebagainya. Mungkin weekend ini bisa berlaku, minggu depannya tidak,” jelas Bima. Makanya, Bima kembali menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bogor enggan terlalu dini menyimpulkan dampak signifikannya. Sementara itu Kapolresta Bogor Kota Kombes Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, dari data yang ada tercatat jumlah kendaraan yang diputarbalikan sebanyak 9.905 kendaraan di minggu pertama penerapan ganjil genap. Sedangkan, di pekan kedua ada 30.474 kendaraan yang diputar balik. “Ada selisih sekitar 20 ribu, hampir empat kali lipatnya. Ini cukup signifikan, dilihat dari gerbang tol Bogor ataupun BORR,” ungkapnya usai penandatangan nota kesepahaman tentang penegakan hukum aturan protokol kesehatan (prokes) di Mapolresta Bogor Kota, Senin (15/2). Di pekan kedua, kata dia, ada penindakan sanksi yang diberikan untuk para pelanggar. Tak hanya itu, ada 252 kendaraan yang dikenakan sanksi administratif, 452 kendaraan yang mendapat teguran, termasuk 87 angkutan umum yang ditindak karena melebihi kapasitas 50 persen. “Dari data ini tentunya kami harus mengkaji lagi karena ini bukan tentang kemacetan lalu lintas atau mengurangi volume kendaraan. Sehingga aspek dari kesehatan tentunya akan kita evaluasi lagi dengan ekonomi, karena prinsipnya tak mengganggu produktivitas masyarakat,” urainya. Susatyo juga melihat, ada tren penurunan kasus positif covid perharinya. “Apakah semakin turun atau ada faktor lainnya yang akan kami pertimbangkan. Besok (Selasa) kami forkopimda akan mengevaluasi dari data yang lebih valid. Apakah ada pola yang harus disesuaikan,” katanya. (rb/red)