Radartasik, BANJAR – Pelayanan dasar dan wajib pemadam kebakaran tak ditunjang dukungan anggaran yang baik dari Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar. Hal itu terbukti masih banyak sarana prasarana yang menghawatirkan yang dimiliki UPTD Damkar.
“Kebutuhan Damkar kita saat ini yang belum terakomodir di antaranya unit fire truck (sumber tenaga pompa PTO), kemudian selang dan nozle, alat pelindung diri (APD) kebakaran dan non kebakaran, kemudian SDM yang terlatih,” kata Kepala UPTD Damkar Kota Banjar Aam Amijaya, Senin (20/6/2022).
Aam menjelaskan, untuk SDM terlatih yakni pemadam kebakaran, inspektur, investigator serta penyuluh. Saat ini pihaknya tidak memiliki SDM lantaran tidak memiliki anggaran untuk pendidikan dan latihan (diklat) peningkatan SDM.
“Selama ini kendala kita yakni tidak terakomodirnya kebutuhan Damkar. Alasannya karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Ia berharap kedepannya kekurangan-kekurangan tersebut bisa segera terpenuhi, agar tidak mengganggu dan menjadi penghalang dalam tugas melayani masyarakat.
“Harus ada solusinya. Pertama upaya penambahan anggaran dari APBD Kota Banjar, kemudian kedua pengajuan bantuan baik dari provinsi maupun BUMN,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Kota Banjar Cecep Dani Sufyan melihat sarana dan prasarana unit Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Banjar menghawatirkan. Selain mobil pemadam yang sudah tidak layak, alat pelindung diri (APD) bagi personel damkar juga dinilainya tidak layak pakai.
“Kita evaluasi mitra kerja. Damkar ini secara organisasi masih di bawah BPBD, masih UPTD. Secara anggaran jelas memiliki keterbatasan. Harapan kita Damkar ini bisa menjadi kantor atau dinas sendiri, karena itu amanat dari Kemendagri harus dinas,” kata Cecep, Minggu (19/6/2022)
Kata dia, sumber daya manusia (SDM) eselon yang memadai juga untuk Damkar belum ada. Kepala BPBD juga masih dipegang sekda. “Ini bermasalah di penganggaran,” kata dia.
Dia pun menyebut sarana Damkar mengkawatirkan. Pompa dari yang ada bisa jalan hanya satu. Satu lagi mesin pompanya rusak.
“Daya dukung juga dari APD harus maksimal. Ini yang ada masih minim, yang ada juga tidak layak. Kita akan evaluasi dan pertanyakan ke tim anggaran secara komprehensif. Itu harus dievaluasi,” katanya. (cep)