Uu : Soal Honorer, Pusat Harus Bijak

Radartasik, Ciamis - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menilai dampak besar akan dirasakan pemerintah apabila tenaga honorer mulai dihapuskan pada November 2023. Pelayanan publik akan benar-benar terganggu dan yang dirugikan adalah masyarakat. Kata Uu, honorer adalah beban pemerintah daerah, akan tetapi hal itu merupakan sebuah konsekuensi yang harus ditanggung. “Saya berharap pemerintah pusat bijaksana dalam membuat keputusan. Di mana, pemerintah mengeluarkan keputusan sesuai payung hukum dan sesuai normatif yang ada. Namun saya berharap bukan hanya bijak, tetapi bijaksana, karena bijaksana dilindungi juga oleh Pancasila dalam sila kebijaksanaan permusyawaratan, itu bunyinya,” kata dia, menjelaskan. Maka dari itu, pihaknya memohon pemerintah pusat untuk memberikan solusi-solusi terbaik khusus masalah honorer. “Kami juga meminta dalam pengangkatan P3K ada kriteria khusus, yaitu kriteria ini untuk mereka yang sudah lama jadi honorer. Selaun itu kemudian melihat usia honorer tersebut, dan juga kebutuhan di daerah seperti apa,” ujar dia, menjelaskan. “Jadinya sekarang ada sedikit kecemburuan sosial, di mana yang sudah lama jadi honorer tidak masuk (P3K) karena satu dan alasan lainnya. Sedangkan yang baru honorer sudah diangkat jadi P3K, itu yang menjadi kecemburuan sosial,” kata dia, menambahkan. Uu menyampaikan, bagi honorer yang sudah bekerja di salah satu lembaga,  setelah diangkat menjadi P3K, yang bersangkutan sebaiknya bekerja di lembaga atau dinas tersebut. Kalau dipindahkan ke tempat lain, akan tetap saja terjadi kekurangan pegawai. “Jadi sudah di situ saja jangan dipindahkan, misalnya tenaga kesehatan, perkantotan dan guru,” ujar dia. “Makanya dengan kebijakan pusat penghapusan honorer semua pada resah, makanya berharap kepada pemerintah pusat bijaksana mengenai honorer jangan saklek, harus banyak pertimbangan,” paparnya. Ketua Paguyuban Honorer K2 Ciamis Any Radiany mengatakan, pihaknya sudah bulat akan menggelar aksi menyikapi persoalan penghapusan honorer oleh pemerintah pusat. “Kita akan aksi damai Selasa (14/6) pagi ke DPRD Ciamis dan Pemkab Ciamis. Tentunya semua berjuang untuk honorer, karena atas kebijakan pemerintah bahwa honorer 2023 akan dihapuskan,” ujar dia. “Maka kami akan turun ke jalan, baik ke pemerintah daerah kalau perlu ke pusat, karena kebijakan itu telah meresahkan kami karena tidak ada penjelasan rinci dihapuskannya seperti apa, apakah tiada. Mendingan kami diangkat jadi CPNS atau P3K, kalau dihapuskan nasib kami gimana,” pungkasnya. (isr)