Radartasik.com, Empat menteri di pemerintahan saat ini berpeluang maju di Pilpres 2024. Akan sulit bagi para menteri jika meneruskan pekerjaannya dan fokusnya kepada pencalonan Pilpres 2024.
Lalu siapa yang paling berpeluang mundur dari Kabinet Indonesia Maju?
Peluang 4 menteri mundur sangat terbuka. Baik Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, sampai Erick Thohir dan Sandiaga Uno.
Tapi instrumen yang menguatkan, datang dari dua sosok dengan basis pengusaha, yakni Erick Thohir dan Sandiaga Uno.
Pasalnya, pekerjaan politik menghadapi Pilpres 2024 lebih sulit dibandingkan menjalankan tugas dan fungsi di Kementerian yang diisi perangkat berjenjang, dari sekjen sampai kepala bidang.
”Maka tidak ada pilihan lain, mengambil opsi mundur dari pada melanjutkan bagi meteri yang ingin maju di Pilpres 2024,” kata Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan Dr Emrus Sihombing, Minggu 17 April 2022.
Pekerjaan di politik akan menguras waktu, tenaga, pikiran. Tak terkecuali pendanaan. Partai bukan seperti di Kementerian, stabilitas cendrung berubah-ubah.
Dinamika cepat berganti. Karena, kepentingan politik yang melatarbelakangi dimensi itu. Partai tidak berkutat pada persoalan administrasi atau program kerja seperti di Kementerian yang mengikuti visi dan misi Presiden.
”Akan lebih mudah mengkoordinasikan di perangkat pemerintah. Kalau mengambil jalan cuti, apakah efektif? Seperti Erick Thohir, Sandiaga Uno, mereka berlatar-belakang pengusaha, saya yakin konsentrasinya akan lebih terfokus pada urusan lobi partai,” terang Emrus.
Erick Thohir dan Sandiaga Uno akan lebih sulit menata ini jika tetap berada mengamankan posisinya sebagai menteri.
Beda persoalan dengan Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto yang berstatus ketua umum partai politik.
”Ketua umum memiliki kekuatan untuk mengatur ritme partai, dan tidak terlalu repot, karena terbiasa,” jelas Emrus.
Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner itu menambahkan, koalisi partai untuk mengusung Erick Thohir maupun Sandiaga Uno tentu berkaca pada banyak sisi. Pertama popularitas, elektabilitas dan kedua modal logistik.
”Ini bukan persoalan mudah. Karena partai memiliki agenda tersendiri. Belum lagi kalkualasi menang kalah, menang dapat apa. Negosiasi tidak gampang. Sangat menyita waktu dan menggangu kinerja,” imbuhnya.
Meski pun, sambung Emrus, tidak ada larangan bagi para kandidat yang berniat maju dalam kapasitas sebagai menteri.
”Bisa saja cuti saat kampanye. Lima atau 10 hari, bisa saja ambil cuti, apakah mengganggu saya pastikan mengganggu dengan tugas utamanya sebagai pembantu Presiden,” terangnya.
Kategori :